kisah empat wilker

Petasan

2009-09-02T20:47:00.000-07:00

M. Halwi Dahlan

Abstract

Usually at night nearing idul fitri, christmas, and new year is heard [by] dar der dor here and there as momentary gladness expression or euphoria, but since the year 2002 felt there are new situation at third of the moment. The eruptions do not come from officer fire arm is being protects taste bearer, also not from bomb explosion attached by terrorist. Dar der dor comes from cracker that is intentionally burned as gladness sign without thinking of effect generated. Though has not losed at all (because here and there still be heard one), cracker prohibited its use by the government, has made situation of celebration of big days become more to take a pride focus, calm, and peace. Actually where from of the cracker, does it the Indonesian culture original? Article following tries traces it.

Abstrak

Biasanya pada malam menjelang idul fitri, natal, dan tahun baru terdengar dar der dor di sana-sini sebagai ungkapan kegembiraan atau euforia sesaat, namun sejak tahun 2002 terasa ada suasana baru pada ketiga momen tersebut. Letusan-letusan tersebut bukan berasal dari senjata api petugas yang sedang mengamankan pengunjuk rasa, juga bukan dari ledakan bom yang dipasang oleh teroris. Dar der dor berasal dari petasan yang sengaja dibakar sebagai tanda kegembiraan tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan. Meskipun belum hilang sama sekali (sebab di sana-sini masih terdengar satu-satu), petasan yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah tersebut, telah membuat suasana perayaan hari-hari besar menjadi lebih khusu, hening, dan damai. Sebenarnya darimanakah asal petasan itu, apakah ia asli budaya Indonesia? Tulisan berikut ini mencoba menelusurinya.

Kesatu

Dalam tradisi masyarakat nusantara sebelum dikenalnya petasan, untuk menyemarakkan suasana dilakukan dengan tabuhan gendang, tifa, nekara, pukulan gong, dan tarikan suara suling/terompet. Suara alat musik ini mampu mengundang perhatian masyarakat untuk mencari sumber suara yang kemudian menikmati sajian-sajian irama dan dalam perkembangan berikutnya ditambah alunan suara penyanyi, sehingga suasana menjadi semakin semarak. Pada lain suasana, ketika terjadi gerhana (Bulan maupun Matahari), sebelum petasan dikenal maka ditabuhlah segala yang dapat menimbulkan bunyi-bunyian seprti kentongan, gendang, sampai pada benturan peralatan dapur (panci yang diadu dengan sendok, misalnya). Tujuannya adalah agar raksasa yang menelan bulan atau matahari mau memuntahkannya kembali. Dalam hal penyampaian informasi, penggunaan kentongan menjadi alat komunikasi. Bunyi kentongan selalu bervariasi berdasarkan peristiwa yang sedang terjadi. Inilah gambaran bahwa petasan bukan asli budaya Indonesia karena petasan tidak pernah terdengar setidaknya sampai dengan abad ke-17. Petasan mulai dikenal ketika imigran asal dataran tiongkok mendatangi nusantara sebagai pemukim tetap.

Kedua

Awalnya kedatangan orang-orang Tiongkok ke nusantara adalah dalam rangka barter komuditi pedagangan. Dalam proses perdagangan tersebut terjalin hubungan antara masyarakat nusantara dengan para perintis komunitas Tionghoa ini nantinya. Barter perdagangan ini sudah berlangsung sejak zaman kerajaan Sriwijaya abad 6-7. Pada waktu itu kapal dagang mereka bergantung kepada arah angin yang akan mebawa mereka kepada tempat asalnya. Selama menuggu datangnya angin tersebut, mereka kemudian membangun gudang-gudang penyimpana barang dagangan juga mendirikan tempat-tempat ibadah sampai kemudian ada yang menetap dan membangun komunitas serta menularkan kebudayaanya. Ketika komunitas telah terbentuk aktifitas mereka yang merupakan tradisi ketika masih di dataran Tiongkok juga dilanjutkan di tempat yang baru. Diantara tradisi yang mereka tularkan adalah dIbidang teknologi pembuatan makana-makanan khas yang kemudian dikenal dengan sebutan mi, bakso, siomay, capcay, cingcau, dan bakpao. Juga ditularkan teknologi pembuatan penggilingan tebu, bakiak, perlengkapan masak seperti anglo dan wajan, serta peralatan makan diantaranya sendok bebek, alat ukur dan hitung swipoa dan dacing bahkan kerajaan majapahit mengembangkan teknologi pembuatan kapalnya atas bantuan para bekas tentara Mongol. Di bidang pertanian komunitas Cina juga memberikan konstribusi seperti pengenalan tanaman kacang hijau, lobak, kucai, lengkeng, pecai, caisim, lokio, dan kailan. Alam kepercayaan ethnis Cina juga turut dilebur diantaranya penggunaan uang logam untuk jimat dan membunyikan petasan untuk suatu tujuan tertentu. Salah satu kebiasaan orang Cina adalah menyulut petasan. Di negeri asal mereka petasan dibunyikan dengan maksud mengusir segala malapetaka yang disebabkan oleh gangguan jin, setan, ataupun hantu. Petasan mulai digunakan di daratan Cina pada abad ke-9 (intisari, Oktober 2002:25). Pada waktu itu sedang mewabah suatu penyakit di tengah-tengah masyarakat. Kebiasaan masyarakat Cina apabila mengusir malapetaka selalu dilakukan dengan memukul benda-benda yang suranya nyaring seperti seng, tambur, dan gendang (Ibid). Perilaku sepeti ini diyakini dapat mengusir sumber malapetaka tersebut. Alam kepercayaan masyarakat Cina sarat dengan hal-hal mistis diantaranya bahwa para leluhur mereka yang telah meninggal dunia mampu memberi perlindungan kepada keturunannya, mereka juga mempercayai pengaruh tanggal hari lahir terhadap nasib seseorang. Demikian pula arah dan posisi rumah terhadap keberuntungan pemiliknya, yang terakhir ini lebih dikenal feng sui. Timbulnya wabah penyakit dan malapetaka lainnya dipercaya dilakukan oleh mahluk jahat yang berasal dari roh orang-orang yang dianggap sesat selama hidupnya ataupun oleh mahluk hidup lainnya seperti setan, jin, hantu dan sebagainya. Setelah ditemukan petasan, maka sumber suara yang tadinya dari hasil memukul benda beralih kepada menyulut petasan atau mercon. Kelebihan petasan ini dapat dilemparkan kesetiap sudut untuk mengusir para mahluk halus yang jahat. Suara petasan yang menggelegar dan berentetan di yakini sanggup mengusir mahluk pengganggu tersebut.

Ketiga

Meskipun tidak jelas sejak kapan petasan dibawa ke nusantara, tetapi bahwa para imigran Cina meninggalkan tanah leluhurnya juga membawa kebiasaan mereka termasuk menyulut petasan, dapat menjadi suatu indikator bahwa segera setelah petasan digunakan (abad ke-9) di Cina, maka di nusantara pun juga dilakukan hal yang sama mengingat ethnis Cina sangat lekat dengan kebiasaan dan tradisi mereka. Satu-satunya informasi (setidaknya sampai ditulis artikel ini) tentang penggunaan petasan di nusantara adalah bahwa sesudah tahun 1650 penguasa VOC berulangkali mengeluarkan larangan memasang petasan, terutama di bulan-bulan Desember, Januari, dan Februari. Alasan VOC adalah selain faktor keamanan (tampaknya pihak VOC sulit membedakan antar letusan senjata api dengan ledakan petasan) juga tidak jarang terjadi kebakaran akibat petasan yang dilemparkan. Pada waktu itu rumah-rumah penduduk umumnya dari bahan bambu dan beratap rumbia sehingga sangat rentang terhadap kebakaran (Ibid).

Petasan yang dibawa ethnis Cina ke nusantara juga turut melebur dalam kebiasaan dan dijadikan bagian dari kebudayaan masyarakat setempat. Hanya saja petasan bagi masyarakat lokal bukan digunakan untuk mengusir setan, jin, roh jahat, dan mahluk halus lainnya, melainkan petasan digunakan sebagai pelengkap pelaksanaan suatu upacara atau hajatan. Masyarakat Betawi (merujuk kepada suku bangsa asli yang bermukim di sekitar bekas Kerajaan Sundakelapa atau di sekitar Batavia) sekarang dalam wilayah DKI Jakarta maupun sebagian daerah Bekasi kemudian menyebar sampai ke bekas wilayah Kerajaan Pajajaran (Bogor dan Bekasi) -sekarang dalam wilayah Prov.Jawa Barat) dan Tangerang di wilayah Banten, menjadikan petasan sebagai bagian dari simbol dilaksanakannya upacara juga merupakan undangan atau pemberitahuan akan diadakannya suatu hajatan. Irwan Syafei dalam Alwi Shahab (2002 : 88) mengungkapkan semakin banyak petasan yang dibunyikan seseorang yang akan melakukan hajatan maka semakin dipandangi dan dipuji. Ini mengindikasikan bahwa petasan mampu memberi identitas khusus dan mengangkat status sosial kepada si penyulut (tetapi sekali lagi ini dalam rangka suatu hajatan).

Bunyi petasan yang merupakan pemberitahuan atau undangan ini akan berentetan pada saat sesudah waktu Shalat Subuh (kurang lebih pukul 5.00 WIB) yang kemudian akan diulang lagi pada puncak acara. Hajatan yang sering diiringi petasan menurut Alwi Shahab (2002) yaitu sunatan, perkawinan, maulidan, isra’ mi’raj, dan menunaikan ibadah haji. Dalam suasana pagi, bunyi petasan mampu terdengar sampai sejauh 3-4 km dari pusat suara, apalagi jika petasan yang digunakan jenis petasan impor seperti petasan Jepang yang gelegar rentetan letusannya lebih kuat dapat terdengar sampai 5-6 km.

Penggunaan petasan sebagai undangan dilatarbelakangi oleh kondisi permukiman pada masa itu. Sampai dengan tahun 1940-1950-an kondisi pemukiman masih jarang, sebuah perkampungan di Jakarta masa itu hanya terdapat 6-7 rumah yang dikelilingi oleh rimbunan pohon buah-buahan seperti durian, mangga, manggis, salak, rambutan dan sebagainya. Jarak antara perkampungan yang satu dengan kampung lainnya antara 1-2 km, dengan kondisi seperti ini, maka penggunaan petasan sebagai pemberitahuan dan undangan memang efektif dibanding sebelumnya yang menggunakan kentongan yang harus bersahut-sahut agar terdengar sampai jauh.

Produk petasan lokal yang terkenal adalah buatan Parung Kabupaten Bogor, petasan ini sudah diproduksi sejak abad ke-18 pada masa pemerintah Hindia Belanda. Petasan lokal ini kemudian mendapat gelar “petasan kampung”. Adapun petasan impor yang disebut petasan Jepang banyak dijual didaerah Glodog, Senen, Tanah Abang, dan Mester (Jati Negara). Kelebihan petasan Jepang ini selain suaranya yang keras dan nyaring, harganya relatif mahal pada waktu itu, sehingga siapapun yang menggunakan petasan impor ini akan semakin naik status sosialnya (yang sebenarnya gengsi sosial).

Keempat

Petasan yang terdiri dari bubuk mesiu, gulungan kertas, dan sumbu sebagai tempat menyulut juga mengalami perubahan bentuk dan pewarnaan. Bentuk petasan juga beragam mulai dari petasan cabai (Petasan kecil yang dirangkai sehingga apabila sumbunya disulut akan berbunyi berentetan), petasan sedang dan petasan besar. Untuk petasan sedang dan besar juga digunakan tanah liat kering pada alas petasan, gunanya untuk menghambat tekanan udara sehingga memberi efek ledakan yang besar. Pewarnaan pada petasan hanya memenuhi unsur daya tarik bagi pembeli yang juga terkadang diberi hiasan gambar tokoh-tokoh kartun dan sebagainya, juga bergantung pada kreatifitas pembuatnya. Ada lagi jenis petasan yang bukan ditunjukan untuk menampilkan daya ledaknya tetapi unsur keindahannya seperti kembang api, petasan kupu-kupu, dan petasan roket. Kegunaan petasan ini adalah memperlihatkan unsur keindahan dengan pancaran sinar yang berwarna. Petasan jenis ini sering digunakan pada momen-momen penting seperti pada pembukaan pertandingan dan perlombaan olah raga, penyambutan tahun baru, dan malam penyambutan hari-hari besar agama.

Mudahnya memperoleh petasan, menjadi penyebab terjadinya disfungsi petasan tersebut. Jika sebelumnya petasan dipasang pada acara-acara dan maksud tertentu, maka dalam perkembangannya kemudian penggunaan petasan menjadi luas dan tak terkendali. Seringkali petasan sengaja diledakan dengan maksud memberi kejutan kepada orang lain. Lebih tragis lagi petasan juga diledakkan diantara rangkaian kendaraan hias pada malam takbiran yang sebenarnya mengundang bahaya. Ledakan petasan di bawah kendaraan bisa mengagetkan sopir sehingga dalam keterkejutan laju kendaraan bisa tidak terkendali, belum lagi apabila petasan meledak tepat di bawah tangki bahan bakar kendaraan yang tentu saja efek ledakannya bisa berakibat fatal jika terjadi kebocoran pada tangki tersebut. Jika ini terjadi maka bukan cuma ledakan petasan yang terdengar tetapi juga gelegar ledakan kendaraan dan kobaran api. Belum lagi orang yang terkena serangan jantung akibat ledakan petasan. Anehnya si penyulut petasan malah tertawa terbahak-terbahak. Inilah yang disebut euforia sesaat yang tidak terkendali sehingga berdampak merugikan. Oleh karena itu upaya pemerintah yang mengeluarkan larangan penggunaan petasan untuk tujuan euforia tersebut, patut mendapat dukungan msyarakat secara luas sebab dampak yang diberikan lebih banyak unsur negatifnya daripada positifmya.

Tulisan Alwi Shahab (2002:89) dibagian akhir artikel “Komunikasi Petasan” mengungkapkan pendapat masyarakat yang kontra petasan bahwa memasang petasan adalah perbuatan mubazir, membuang uang tidak pada tempatnya. Lebih baik uang tersebut digunakan untuk membantu fakir miskin, membangun dan membantu madrasah, serta menunjang kegiatan yang lebih bermanfaat. Patut mendapat acungan jempol dan dukungan secara luas. Kalau pemerintah memang bertekat ingin mengendalikan penggunaan petasan, maka aparat keamanan hendaknya tidak hanya menertibkan pedagang petasan saja, tetapi tempat-tempat pembuatannya juga perlu ditutup, kalau perlu dikenakan sanksi yang berat bagi produsernya. Kini jelaslah bahwa ternyata petasan bukan asli budaya Indonesia, dia adalah budaya asing yang diadopsi oleh masyarakat kita. Bagaimanapun masih lebih indah dan merdu mendengarkan suara alat musik tradisional seperti kentongan, angklung, calung daripada dar...der...dor.

Bahan Rujukan

Intisari, edisi oktober 2002.

Jakarta:PT.Intisari Mediatama

Shahab, Alwi. 20002.

Robin Hood Betawi.Cet.II. Jakarta : Republika.

Tulisan ini telah diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Sejarah dan Budaya “Buddhiracana” oleh BKSNT Bandung tahun 2002 dan telah dilakukan perbaikan seperlunya.

Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir (TTKKDH)

2009-08-25T21:53:00.000-07:00

M. Halwi Dahlan

Penca Cimande

Penelusuran awal kelahiran ilmu silat (selanjutnya di sebut penca) Cimande di Tatar Sunda masih dilingkupi misteri. Ini terjadi karena informasi peristiwa tesbut nyaris tidak ada. Artinya informasi kepastian waktu lahirnya tidak ada, yang ada adalah informasi-informasi yang bersifat oral history yang terdiri dari berbagai versi pula. Bahkan yang menarik adalah di kalangan warga Cimande (sebutan bagi mereka yang telah menjadi murid ataupun para penerus aliran silat ini) sendiri terdapat perbedaan penafsiran tentang sosok pencipta aliran penca ini. Ada yang menafsirkan bahwa sosok Ayah Kahir atau Abah Kahir atau Embah Kohir adalah seorang laki-laki (sebagaimana umumnya pengertian jawara, jagoan, pendekar dan sebagainya yang cenderung memilih laki-laki sebagai gendernya) dan ada pula yang mengisahkan beliau adalah seorang wanita yang disebut Mbah Khaer. Tetapi uniknya mereka semua menginduk kepada sang pencipta penca Cimande yang telah dimakamkan di Tanah Sereal Kabupaten Bogor. Setidaknya pada penelitian ini ada 3 versi tentang awal mula lahirnya Cimande. Adapun versi-versi tersebut sebagi berikut :

Versi Gending Raspuzi (Pikiran Rakyat, 2002 : 17). Riwayat sebelum mendirikan sebuah perguruan bernama Penca Cimande, Ayah Kahir pernah tinggal dan mengajarkan ilmunya di kota Kabupaten Cianjur. Di kota ini pada tahun 1770 ia menikahi seorang wanita setempat (nama ?) dan bermukim di Kampung Kamurang, Desa Mande, Cianjur. Di kampung ini pula Ayah Kahir mengajarkan maenpo atau penca kepada para pemuda setempat.

Ketenarannya sebagai guru penca menyebabkan bupati Cianjur Aria Wiratanudatar IV atau Dalem Cikundul (1776-1813) memintanya untuk mengajarkan maenpo kepada putera-putera bupati, pegawai kabupaten dan para petugas keamanan. Tahun 1815, Ayah Kahir ke Bogor dan menetap di Kampung Tarikolot, Desa Cimande Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Di Bogor ini pula ia meninggal dunia pada tahun 1825.

Versi Ensiklopedi Sunda (2000 : 217). Abah Kohir adalah perintis dan penyebar Penca Cimande di Tatar Sunda pada abad XVIII. Beliau dikabarkan berasal dari Kampung Talaga di Majalengka kemudian pindah dan bermukim di Kampung Kamurang, Desa Mande, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur.

Sebelum dikenal sebagai guru silat, Abah Kohir atau Embah Kohir terkenal sebagai ahli kebatinan di kota Kabupaten Cianjur. Kepandaiannya bermain penca diketahui melalui adu laga dengan seorang Cina yang berasal dari Makao yang mahir beladiri Kuntao (salah satu jenis beladiri yang berasal dari dataran Tiongkok).

Dikisahkan bahwa pada suatu hari ada orang Cina yang melanggar ketertiban umum, maka ia kemudian ditangkap oleh petugas Kabupaten Cianjur. Dalam penangkapan itu, orang Cina tersebut melakukan perlawanan, melecehkan petugas dan menantang adu laga dengan siapa saja. Pada waktu itu petugas keamanan kewalahan dan tidak bisa berbuat banyak.

Ayah Kohir atau Embah Kohir kemudian diminta oleh bupati Cianjur untuk meladeni tantangan orang Cina tersebut sekaligus menangkapnya. Ayah Kohir menyanggupi permintaan bupati, maka dilakukanlah pertarungan di alun-alun kabupaten disaksikan oleh bupati dan masyarakat kota Cianjur. Dalam pertarungan itu, Ayah Kohir dapat mengalahkan orang Cina tersebut dan menyerahkannya kepada bupati. Melihat keberhasilan itu, bupati kemudian meminta Ayah Kohir untuk melatih penca para petugas keamanan Kabupaten Cianjur.

Dikisahkan selanjutnya, beberapa waktu kemudian (?) di Kabupaten Bogor sedang terjadi kerusuhan (?). Bupati Bogor (?) meminta kesediaan Ayah Kohir untuk membantu memadamkan dan menumpas perusuh. Atas persetujuan bupati Cianjur, Ayah Kohir kemudian ke Bogor dan kerusuhan dapat dipadamkan. Atas keberhasilan ini beliau kemudian diminta mengajarkan penca kepada para petugas keamanan. Selama di Bogor Ayah Kohir atau Embah Kohir bermukim di kampung Tarikolot dekat Sungai Cimande, di sana ia mengajarkan penca kepada masyarakat umum dan mendirikan perguruan Cimande. Perguruan kemudian diserahkan kepada keturunannya (?) dan ilmu silat ini kemudian tersebar. Ayah Kohir kemudian pindah dari Kampung Tarikolot ke kota Kabupaten Bogor ke suatu tempat bernama Tanah Sereal dimana akhirnya beliau meninggal dunia di sana.

Versi Agus Suganda (wawancara tanggal 10 Juli 2002) mengungkapkan kisah penemuan jurus tersebut. Mbah Khaer (sebutan lain Ayah Kahir) pada suatu waktu di subuh hari hendak mencuci beras sekaligus berwudlu ke sebuah talang (saluran air) di sisi Sungai Cimende. Ia berbekal sebuah boboko berisi beras (wadah tempat mencuci beras) dan sebuah lampu/pelita untuk menerangi perjalannya ke talang tersebut. Sesampai di dekat talang, ia melihat suatu pemadangan aneh yang baru pertama kali dilihatnya. Di depannya sedang berlangsung pertarungan sengit 2 ekor hewan yaitu seekor harimau dengan seekor monyet. Dalam perlihatannya bagaimanapun harimau tersebut berusaha menekan sang monyet tetapi selalu berhasil dielakkan, demikian pula sang harimau selalu berhasil menangkis serangan gencar sang monyet. Kedua binatang ini tidak menyadari bahwa tingkah laku mereka sedang diperhatikan dengan seksama oleh seorang manusia. Hingga akhirnya pertarungan tersebut selesai tanpa menimbulkan luka berarti pada keduanya dan mereka kabur berlainan arah. Mbah Khaer segera mencuci berasnya dan setelah berwudlu ia cepat-cepat kembali ke rumah karena ia teringat bahwa suaminya selalu pulang pada pagi hari.

Dalam kisah ini Mbah Khaer diriwayatkan sebagai seorang wanita yang mempunyai tugas sebagaimana halnya seorang isteri yaitu mempersiapkan sarapan bagi suaminya. Sesampai di rumah ternyata sang suami telah menunggu dengan muka marah, dan tanpa bertanya apa-apa sang suami langsung menyerang isterinya. Sang suami adalah salah seorang jawara dikampung tersebut yang pekerjaannya pergi malam pulang pagi, sering mabuk-mabukan dan berjudi. Sedangkan sang istri adalah seorang santri dan ibu rumah tangga.

Mendapat serangan tiba-tiba dari suaminya, Mbah Khaer spontan berkelit mengikuti gerakan monyet yang dilihatnya bertarung tadi. Penasaran dengan serangannya yang gagal kembali sang suami menyerang dengan pukulan dan tendangan. Mbah Khaer sambil menggendong boboko berisi beras terus berkelit menghindari serangan suaminya tanpa sekalipun membalas meskipun selalu ada kesempatan untuk itu. Apa yang dilihatnya di talang tadi ternyata memberi ilham baginya untuk menghindar dan menangkis serangan sang suami.

Sang suami akhirnya menghentikan serangannya karena kelelahan ditambah rasa penasaran akan kemampuan istrinya yang dapat dengan mudah menghindari semua serangan-serangannya. Padahal ia terkenal sebagai seorang jawara di tempat itu. Akhirnya ia mengaku takluk dan mengemukakan niat untuk mempelajari jurus-jurus tersebut kepada istrinya. Singkat cerita sang istri kemudian mengajarkan jurus-jurus tersebut dan sang suami adalah murid pertamanya.

Menurut Agus Suganda nama murid pertama Embah Khaer adalah Ayah Kholiah yang berarti juga adalah suaminya sendiri, nama ini terdapat dalam pertalekan Cimande pada urutan kedua setelah nama Mbah Khaer. Dan peristiwa tersebut berlangsung di Kampung Tarikolot dekat Sungai Cimande Kabupaten Bogor

Dari ketiga versi di atas, tidak satupun yang memberikan informasi tentang awal mula (secara absolut) lahirnya Penca Cimande, meskipun ketiganya mendukung fakta bahwa Cimande dilahirkan di Kampung Tarikolot Desa Cimande Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Namun demikian pada informasi dari versi Gending Raspuzi ada disebut angka tahun tentang perkawinan Ayah Kahir dengan wanita asal Cianjur yaitu tahun 1770 (Abad XVIII), kemudian Ayah Kahir pindah ke Kabupaten Bogor pada tahun 1815 dan mendirikan perguruan di Cimande di sana dimana ia kemudian meninggal pada tahun 1825. Ini mengisyaratkan bahwa waktu lahir Perguruan (Sunda = Paguron) Penca Cimande antara tahun 1815 sampai 1825, sehingga dapat ditarik suatu asumsi bahwa aliran penca Cimande ditemukan dalam kurun waktu tersebut berdasarkan alasan bahwa sebuah karya selalu lahir dalam kurun waktu kehidupan penciptanya.

Sumber dari versi ketiga (Agus Suganda) juga tidak menyebut angka tahun bahkan kisahnya mengarah pada Oral History (penyampaian cerita/kisah dari mulut ke mulut) yang lebih bersifat dongeng dalam periwayatannya. Namun pada versi ini dapat dilihat pola penemuan jurus-jurus Cimande dalam keadaan tidak disengaja. Dalam teori Antropologi seperti yang dikemukakan oleh Dixon yang dikutip oleh Prof. Harsojo (1982 : 177-178) bahwa tipe penemuan seperti di atas disebut gejala discovery, yaitu suatu proses pra penemuan yang memenuhi 3 hal yaitu kesempatan, pengamatan, penilaian dan penghayalan. Disamping itu harus ada pula keinginan dan ada kebutuhan. Ketiga hal dalam gejala discovery ini terbentuk dalam kisah Mbah Khaer dalam menemukan jurus Cimande, yaitu adanya kesempatan yang tidak disengaja melihat pertarungan seekor Harimau dengan seekor Kera. Dari pertarungan itu secara langsung (otomatis terjadi pengamatan) dimana Mbah Khaer terus memperhatikan pertarungan tersebut. Dalam hal penilaian dan penghayalan, bahwa manusia dianugrahi memori untuk mengingat kejadian yang berkesan baginya, ini kemudian keluar tanpa disadari (hal pertarungan tersebut) ketika Mbah Khaer diserang oleh suaminya, dan pada saat inilah keinginan mengelak atau menghindari serangan dari suaminya menjadi unsur kebutuhan Mbah Khaer.

Penemuan discovery ini juga disebut penemuan secara kebetulan, dan memang penuturan Agus Suganda tentang kisah Cimande berlangsung secara kebetulan, ini yang membedakannya dengan invention atau penemuan sebagai suatu hasil usaha yang sadar (Ibid : 177), sebab dari ketiga versi di atas tidak satupun yang mengemukakan bahwa Ayah Kahir atau Abah Kohir atau Embah Kohir atau Mbah Khaer pernah berguru kepada suatu perguruan silat sebelumnya. Informasi dari Ensiklopedi Sunda bahwa Abah Kohir atau Embah Kohir sebelum dikenal sebagai guru penca, beliau adalah seorang ahli kebatinan. Dapat diinformasikan di sini bahwa untuk mengolah ilmu kebatinan tidak diperlukan latihan silat, bahkan dalam kisah-kisah penemuan ilmu-ilmu yang bersifat irrasional sering dilakukan sikap semedi (Jawa = tapa) dan olah nafas yang tidak memerlukan gerakan-gerakan silat. Walaupun dimasa sekarang ada perguruan yang telah memadukan keduanya artinya dalam gerakan mengandung tenaga dalam atau tenaga inti. Tetapi untuk kasus Cimande, penggunaan tenaga dalam menjadi bagian tersendiri yang berfungsi sebagai penunjang gerakan silat. Itupun tidak dimiliki oleh semua murid Cimande tergantung pada kematangan dan kesiapan sang murid.

Meskipun keduanya berbeda dalam proses penemuannya, akan tetapi discovery dan invention memenuhi kriteria sebagai unsur-unsur kebudayaan yang pernah diketemukan untuk pertama kali dan dipergunakan untuk pertama kali di dalam masyarakat tertentu (Ibid:). Dari ketiga versi di atas semuanya mengemukakan bahwa aliran silat (penca) Cimande ditemukan pertama kali dan dikembangkan oleh Ayah Kahir atau Abah Kohir atau Embah Kohir atau Mbah Khaer, dan berlangsung pertama kali di Tatar Sunda atau di Tanah Pasundan dalam hal ini Kampung Tarikolot, Desa Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

TTKKDH

Dalam perkembangan aliran penca Cimande yaitu setelah para murid menyelesaikan pendidikan di Bogor, mereka kemudian menyebar dan ada yang kembali ke daerah asal mereka masing-masing. Embah Buyah salah seorang murid Embah Main (dalam pertalekan berada di posisi 5 dan 6, tentang urutan ini lihat Bab IV) kemudian kembali ke Kampung Oteng di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, selanjutnya melakukan petualangan ke daerah Lampung Peristiwa ini diperkirakan berlangsung dalam tahun 1948.

Embah Buya yang orang asli Kabupaten Lebak, sebelum berguru kepada Embah Main berprofesi sebagai pedagang tembakau yang menjual dagangannya ke Karawang. Di Karawang Embah Buya kemudian menikah dengan wanita Karawang bernama Asten yang juga adalah murid Cimande Mbah Main atau dikalangan warga Cimande (sebutan bagi murid Cimande) disebut Ibu Asten (wawancara dengan Agus Suganda) atau Embah Dosol (wawancara dengan Bapak Husin dan Bapak Ahmad Fatoni). Embah Buyah menerima pendidikan penca Cimande dari Embah Main yang mendirikan pusat pelatihan di kebun jeruk beliau di sebelah hilir, dimana Embah Main memiliki 2 buah kebun jeruk satu di girang satunya di hilir. Sebutan girang dan hilir merujuk pada posisi suatu tempat yang berada pada posisi di atas dan di bawah. Jadi kebun jeruk hilir adalah menunjukkan letak kebun tersebut di posisi lebih rendah dari kebun jeruk lainnya.

Embah Buyah kemudian melanjutkan pengembangan penca Cimande di Lampung dengan membuka paguron yang menerima murid khusus orang-orang Jawa. Penerimaan murid dari kalangan orang Jawa dilatarbelakangi suatu kisah seperti yang dituturkan oleh Agus Suganda bahwa suatu waktu ada orang Melayu Lampung berniat berguru kepada beliau, ternyata kemudian si orang Melayu tersebut hanya ingin menguji kemampuan Embah Buyah. Embah Buyah tidak menyenangi hal itu sehingga beliau kemudian mengusir orang tersebut bahkan kemudian beliau menyatakan tidak akan mau menerima orang Melayu yang berasal dari Lampung.

Paguron Cimande Embah Buyah di Lampung kemudian diberi nama Tjimande Tarikolot Kebon Djeruk Hilir. Tampaknya Embah Buyah memberi nama paguronnya didasari tanda bakti beliau kepada pendiri dan guru penca beliau, dimana pendiri penca Cimande yaitu Embah Khaer mendapatkan ilmu silatnya di Kampung Tarikolot dekat Sungai Cimande, kemudian penamaan Kebon Djeruk Hilir mengadopsi nama tempat Embah Buyah menerima ilmu penca Cimande dari Embah Main, gurunya. Tahun 1951 dibuatlah suatu aturan hukum yang sifatnya mengikat kepada seluruh warga TTKKDH yang disebut pertalekan Cimande (tentang pertalekan ini, lihat Bab IV). Tujuannya adalah sebagai pengarah tertulis bagi murid sekaligus penjaga nama baik bagi TTKKDH itu sendiri. Pada tahun 1953, Embah Buyah kembali ke Kampung Oteng dan mendirikan paguron TTKKDH di sana. Meski tidak diperoleh informasi kapan Embah Buyah meninggal dunia, namun TTKKDH terus berkembang sepeninggal beliau. Murid-muridnya meneruskan tradisi dan paguron TTKKDH dan sejak ditangani oleh Embah Ranggawulung nama TTKKDH melekat sampai sekarang pada perguruan silat Cimande ini.

Sumber lain memberikan informasi tentang TTKKDH adalah bahwa penamaan Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir mengandung maksud semacam falsafah bagi setiap warga Cimande. Tjimande mengandung 2 pengertian yaitu kata Tji dalam bahasa Sunda berarti air dan mande berarti suci. Tari dikonotasikan dengan tanya atau pertanyaan. Kolot mengandung makna sesepuh atau orang yang dituakan ada juga yang mengartikan sebagai kata kesti atau membudayakan kebenaran. Kebon adalah suatu lahan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang halal atau bermakna wadah untuk mencapai keselamatan. Djeruk diartikan sesuai bentuk dan rasanya yaitu bentuk besar berarti manis, bulat berarti bersatu dalam satu wadah, dan kulitnya yang terasa pahit diartikan sebagai barang yang tidak bermanfaat. Hilir mengandung makna harus selalu merendahkan hati tidak sombong dan mengalah untuk menang, hilir yang berposisi di bawah juga diartikan sebagai tempat menampung apa saja kemudian disaring dan mengambil yang bermanfaat. Hilirpun juga diartikan penyelesaian masalah dengan musyawarah (Wawancara dengan A. Ridwan, tanggal 11 Juli 2002). Dari uraian di atas, maka Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir secara luas mempunyai pengertian : Dalam kehidupan selalulah berusaha mendapatkan sesuatu dari pekerjaan yang halal, dan jika menghadapi suatu masalah selesaikan dengan musyawarah atau meminta bimbingan kepada sesepuh atau orang yang mengerti permasalahan tersebut serta seyogyanya untuk selalu bantu-membantu (gotong royong) dalam melaksanakan kepentingan bersama. Pengertian di atas menempatkan TTKKDH sebagai alat pemersatu dengan misi utama (lihat pertalekan Bab IV) menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan individu maupun masyarakat.

TTKKDH juga memiliki ciri khas lain yaitu adanya prinsip “jika terpegang, kita memegang”. Paguron Cimande lainnya (disebut Cimande Girang) memilki prinsip lain yaitu “bila terpegang menyerang”. Prinsip TTKKDH lainnya adalah di setiap latihan selalu ada nyala lampu (pelita), ini dijadikan syarat pelatihan yang juga mengikuti perbuatan Embah Khaer ketika ia pegi ke tepi sungai Cimande. Oleh karena itu awal latihan Cimande bagi murid baru selalu dimulai pada malam hari terutama Kamis malam.

Jurus-jurus Penca Cimande dan TTKKDH

Dalam riwayat lahirnya Penca Cimande dikisahkan bahwa Embah Khaer mengadopsi gerakan tarung dua ekor binatang yaitu Harimau dan Kera. Menurut penuturan Agus Suganda, pada awal pelatihan atau sebelum terbentuknya TTKKDH belum ada istilah jurus-jurus Cimande, bahkan paguron resmi bernama Cimande pun belum ada, yang ada adalah jurus pamacan dan pamonyet yaitu pengembangan gerakan jurus serang-elak (istilah Agus Suganda timpa-buang) yang berasal dari tingkah kedua binatang tersebut.

Setelah terjadi perkembangan yaitu setelah masyarakat menerima penca Cimande ini, terjadilah persebaran ke seluruh Jawa Barat dan Banten kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Dari segi teknik, jurus-jurus Cimande ada yang mengalami perubahan baik berupa penambahan ataupun perampingan, namun demikian perubahan tersebut tidak sampai menghilangkan esensi jurus dalam Cimande.

Gending Raspuzi mengemukakan bahwa secara umum pola dasar Penca Cimande menggunakan sistem perkelahian jarak jauh, yaitu mengambil jarak sepanjang langkah kaki dan sejauh ujung tangan dari lawan. Kegunaannya adalah menghindari serangan lawan. Adapun secara garis besar teknik Penca Cimande terdiri dari buang kelid, jurus pepedangan, dan tepak selancar (PR, Loc.Cit). Jurus buang kelid merupakan kumpulan teknik pertahanan yang dilanjutkan dengan serangan, maksudnya adalah diharapkan murid dapat menguasai beberapa teknik yang menjadi dasar pengembangan naluri manusia untuk membela diri. Pepedangan yaitu latihan penggunaan senjata dengan memakai sepotong bambu berukuran ± 40 cm atau disesuaikan dengan pemakainya, maksudnya adalah selain untuk belajar menguasai beragam jenis senjata juga melatih kelincahan kaki dalam melangkah maupun perubahan posisi kuda-kuda. Adapun tepak selancar adalah aspek seni dalam Penca Cimande yang berupa ibing atau tarian yang diambil dari beberapa jurus buang kelid (Ibid). Adapun maksud tepak selancar ini adalah bahwa Penca Cimande tidak semata-mata mengajarkan ilmu bela diri tetapi juga sekaligus memperlihatkan aspek keindahan suatu seni bela diri melalui pertunjukan tarian Cimande.

Pada TTKKDH, jurus-jurus Cimande disusun secara berurut dengan jumlah gerak jurus 19 buah dan 1 jurus tanpa gerak atau “rahasia” atau aya wenangan (Agus Suganda). Diantara kesembilan belas jurus TTKKDH tersebut adalah Kelid Gede, Kelid Leutik, Po Jero, Po Luar, Selut, Timpa Sebelah, Gojrok, Getrak Luhur, Getrak Handap, Kepretan, dan Guntingan. Adapun jurus ke duapuluh atau jurus rahasia tersebut disebut demikian karena sifatnya lebih mengarah kepada aspek kerohanian yaitu kematangan seorang murid Cimande menyebabkan ia mampu mengendalikan diri atau bersifat seperti padi. Artinya jurus terakhir ini dikembalikan kepada sang murid sendiri untuk mencapai dan mengolahnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Talek Cimande.

Perkembangan TTKKDH

Sejak didirikan pada tahun 1953, TTKKDH wilayah Kabupaten Lebak terus mengalami perkembangan demikian pesat sampai saat ini. Kemudian meskipun tidak ada kepastian tentang jumlah muridnya, namun sepanjang pengamatan penulis baik ketika penulis masih berstatus sebagai tenaga SP3K di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak (1995-1997) dan ketika penelitian ini laksanakan (2002), jumlah murid TTKKDH cenderung mengalami penambahan. Hal ini terjadi karena TTKKDH memiliki pola perekrutan murid baru yang cukup unik yaitu pada saat acara keceran sering ditampilkan atraksi berupa ibingan atau igelan yaitu pergelaran tarian silat yang diiringi musik tradisional. Dan meskipun sederhana, alat-alat musik yang terdiri dari gendang, terompet, dan gong mampu memukau penonton ditambah atraksi tarung silat yang diperagakan jawara-jawara TTKKDH. Dari kondisi ini kemudian menimbulkan daya tarik bagi penonton yang belum menjadi warga TTKKDH. Agus Suganda menyebutkan setiap bulan ada sekitar 3 sampai 5 orang yang masuk menjadi murid diluar keluarga para jawara TTKKDH. Oleh karena itu sangatlah sulit untuk mencatat jumlah pasti murid-murid tersebut, sebab disetiap desa sebagai wilayah ranting TTKKDH di Kabupaten Lebak selalu ada beberapa keluarga TTKKDH yang artinya selain orang tuanya, anak-anaknya juga menjadi murid TTKKDH, dan Agus Suganda menjamin mereka bisa ditampilkan kapan saja. Tampaknya regerasi penurunan ilmu Cimande versi TTKKDH terus berjalan sampai saat ini.

Dalam perkembangannya Cimande yang dulu diklaim sebagai milik etnis Sunda (Jawa Barat dan Banten) kemudian menasionalisasikan diri dengan melakukan persebaran ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Mbah Buyah yang menerima Cimande dari Mbah Main di Karawang melanjutkan pengembangan dengan mendirikan TTKKDH justru di luar wilayah Jawa Barat dan Banten yaitu di Lampung yang dikenal sebagai daerah orang-orang Melayu. Lebih jauh dari itu pencak Cimande tidak hanya berada di Indonesia, mancanegara juga turut mengembangkannya dengan memakai pelatih-pelatih dari aliran Cimande Indonesia seperti Perguruan Pajajaran Nasional yang didirikan oleh Sidik Sakabrata di Belanda atau Perguruan Pencak Silat Mande Muda yang didirikan oleh Herman Suwanda di Amerika Serikat. ini mengindikasikan bahwa budaya leluhur bangsa Indonesia tersebut diterima berbagai pihak dan berbagai kalangan.

TTKKDH tidak pernah melakukan promosi khusus untuk menerima murid baru, mereka para calon murid datang sendiri kemudian diperlihatkan Talek Cimande dan diberikan pengarahan seperlunya tentang TTKKDH, setelah itu keputusannya diserahkan kembali kepada mereka apakah tetap mau masuk menjadi murid atau tidak. Demikian ungkapan Agus Suganda tentang pola perekrutan murid bagi TTKKDH. Biasanya setelah diberikan informasi mereka menyatakan persetujuannya, lanjutnya. Ini berbeda dengan beberapa perguruan silat lain yang melakukan promosi secara langsung untuk menerima murid baru, misalnya perguruan Santria Nusantara (perguruan ini lebih mengarah kepada teknik penyaluran dan pemanfaatan nafas terutama untuk pengobatan, tetapi dimasukkan sebagai anggota IPSI) yang secara berkala melakukan promosi melalui berbagai media. Bagi TTKKDH calon murid tidak perlu dipanggil, mereka akan datang sendiri untuk berlatih setelah persayaratan disetujui. Jadi sifatnya adalah kesiapan calon murid diutamakan sedangkan kesiapan pelatih selalu tersedia. Ini dimungkinkan sebab pelatihan TTKKDH berlangsung di malam hari dimana biasanya jawara TTKKDH melakukan aktiftas rutin di siang hari dan pada malam harinya mereka beristirahat jika sedang tidak berlatih. Apalagi bila tiba malam Jumat (Kamis malam) yang merupakan malam wajib latih bagi murid TTKKDH.

Adapun mengenai jumlah murid TTKKDH sampai dengan tahun 2002, Agus Suganda menyebutnya “sangat sulit dihitung”. Ini terjadi karena selain tersebar mereka rata-rata terdiri dari kaum keluarga, meskipun beberapa diantaranya berasal dari lingkungan luar keluarga. Bukan berarti tidak ada catatan tentang sang calon murid, sebab sebelum resmi menjadi murid, calon murid diharuskan mengisi semacam formulir yang sebenarnya adalah biodata. Tujuannya adalah untuk mengetahui data diri murid tersebut. Alasan penggunaan biodata ini lebih bersifat informal yaitu untuk kebutuhan sang pelatih sendiri bahwa dia telah mengajar simurid. Bagi sang murid boidata tersebut dapat menjadi bukti bahwa dia juga warga TTKKDH yang mendapat pengajaran dari gurunya tersebut.

Pada saat ini pusat TTKKDH yang berada di kota Serang telah membuat kartu anggota mempunyai masa waktu 2 tahun, tetapi belum semua murid TTKKDH mendapatkan fasilitas tersebut. Penggunaan masa berlaku kartu 2 tahun mengandung maksud bahwa dalam masa tersebut sang murid atau warga TTKKDH belum melanggar Talek Cimande. Juga menjadi pertimbangan (semacam ikatan waktu meskipun dibuat selonggar-longgarnya) bagi murid TTKKDH untuk beralih perguruan atau keluar sama sekali. Namun demikian mengurut dari isi Pertalekan Cimande sepanjang tidak melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan tetap menjadi murid TTKKDH sekalipun tidak pernah lagi melakukan latihan.

Dampak yang Ditimbulkan

Aktifitas dalam kehidupan manusia selalu berhubungan dengan hukum kausal yaitu sesuatu yang bersebab dan akhirnya berakibat. Demikian pula TTKKDH. Menjadi murid TTKKDH adalah suatu kebanggaan karena selain memiliki ilmu beladiri, secara tidak langsung juga menjalin hubungan secara luas dari berbagai latar belakang. Di sisi lain TTKKDH menjadi wadah pemersatu bagi murid-murinya yang berasal dari beragam identitas dan intensitas.

Dampak lain yang dirasakan adalah terciptanya jiwa mandiri dan berani mempertahankan yang hak. Seorang jawara memang dituntut untuk percaya diri pada kemampuan dari sendiri sebatas kesanggupan yang dimilikinya.

UPACARA DI LINGKUNGAN TTKKDH

Pertalekan TTKKDH

Setiap perguruan silat mempunyai kode etik yaitu semacam hukum perguruan yang wajib dipatuhi oleh para warganya. Kode etik tersebut sifatnya mengikat dimana pelanggaran terhadap kode etik ini akan menyebabkan si pelanggar akan terkena sanksi seperti dikeluarkan dari perguruan, tidak dibenarkan menggunakan atribut perguruan lagi, bahkan jika sipelanggar ternyata tidak perduli terhadap hukum perguruannya dimana setelah diberi hukuman masih melakukan pelanggaran lagi, terkadang sang guru atau murid yang dipercaya terpaksa turun tangan menyelesaikan masalah dengan cara menantang sipelanggar adu ilmu dengan tujuan membuatnya jera.

Demikianlah TTKKDH juga memiliki kode etik atau hukum tersendiri yang disebut Talek Cimande dan diberlakukan kepada seluruh warga perguruan dimanapun berada sepanjang masih hidup di dunia dan masih mengakui Talek Cimande merupakan pengisi dan pengekang hawa nafsu dan sifat-sifat yang dapat merugikan semua pihak. Ada sebuah pertanyaan tentang pengguanaan kata Cimande pada pertalekan ini yaitu mengapa digunakan kata “Cimande” dan bukan TTKKDH. Beberapa alasan dapat menjadi jawaban bagi pertanyaan tersebut diantaranya timbulnya rasa kekaguman maupun tanda bakti kepada asal-usul TTKKDH sehingga dalam talek ini disebut Cimande. Selain itu TTKKDH memang merupakan turunan ilmu silat Cimande sebagai dampak dari perkembangan dan persebaran ilmu silat ini yang dilakukan oleh murid-muridnya. Penggunaan tersebut juga sekaligus memperlihatkan sebuah pengakuan bagi TTKKDH yang tetap mengakui Cimande sebagai induknya dan menjadi identitas secara umum dalam warga Cimande. Adapun isi pertalekan TTKKDH tersebut adalah sebagai berikut :

Asyhadu Anlaailaha Illallaah, Waasyhadu Anna Muhammadarrasuulullaah

PERTALEKAN SILAT CIMANDE

1. Kedah patuh sareng taat ka Ibu Bapak, ka guru-guru, karatu, khususna Allah S.W.T sareng Rasulullah S.A.W.

2. Kedah sanggup bagai siswa Cimande ngalaksanakeun sholat lima waktu termasuk sunah Nabi.

3. Teu kenging miheulaan, tapi oge teu kenging kapiheulaan.

4. Teu kenging ujub, ria, takabur, atanapi sum’ah.

5. Teu kenging nyela, nyaci-nyaci kana kaulinan batur pencak nu sanes golongan Cimande.

6. Teu kenging bohong, nipu, lecor tina jangji kasaha bae.

7. Teu kenging ngulinan pamajikan batur, teu aya kacualina, keur sanaos lengoh (ka istri lengoh) oge anu sifatna ngalanggar tina kahormatan nah eta teu kenging.

8. Teu kenging nikah ka tilas dulur sapelajaran silat Cimande, upami teu aya musyawarah ti payun.

9. Teu kenging ngalanggar M7, sapartos : Maen, Maling, Minum-minuman, Mangani, Madon, Madat, Mateni.

10. Teu kenging latihan wengi Saptu sareng dintena, wengi Senen sareng dintena.

11. Kedah uninga kana asal usulna anu ngagaduhan silat ieu nyaeta :

1. Embah Khohir 5. Embah Main

2.Hayah Kholiah 6. Embah Buyah di Simpang Martapura

3. Hayah Khursi 7. Embah Ranggawulung (di Tari Kolot Cimande)

4.Embah Endut 8. Embah Rd. H. Ace (di Tari Kolot Cimande)

12. Maksud guna silat Cimande ieu kanggo ngajagi Lima Bagian nyaeta:

1. Jiwa

2. Agama Islam

3. Kaluarga

4. Harta

5. Nagara upami diparyogikeun

13. Silat Cimande ieu pantang mundur sanaos sajungkal beas.

14. Kedah uninga kawajiban bagi para siswa Silat Cimande diwajibkeun setiap wengi Jum’at ngayakeun rurujakan (selametan), urutan, tanpa batas, oge upami tos kenging 7 Jum’at ti ngawitan lebet kedah diayakeun syukuran. Oge perlu kauninga setiap wengi Jum’at dina setiap sasih Mulud wajib dikeceran (dipeureuh) sataun sakali.

15. Perlu kauninga Silat Cimande ieu teu ngagaduhan peupeuhan, tonjokan, sepakan sareng sajabina anu sifatna pikeun nganiaya kasasama kacuali Cindekna “Tak akan menyerang tapi bila diserang”.

16. Saparangosna lebet kana Silat Cimande kedah leres-leres ngajagi nama baik Cimande, kalayan urang kedahna handap asor, sopan santun ngahadapkeun diri kasaha bae, keur sanaos urang dihina basa anatapi diciduhan sakali dua kali mas usap bae nanging upami langkung ti kitu eta penghinaan the ku urang kedah dihindarkeun sesuai sareng anu tilu bagian dihandap ieu :

1. Hutang kedah enggal mayar

2. Nambut kedah enggal mulangkeun

3. Jangji kedah tepat.

17. Saparantosna lebet kana Silat Cimande kedah leres-leres ngangkeun dulur saibu sabapak. Hal ieu anu cocok pisan sareng sabda Nabi anu pihartoseunnana kirang langkung kieu : Karunya kadiri dulur the kedah karunya sapartos kadiri urang sorangan.

18. Perhatosan : Sanggup atanapi keunteu mentaati Talek anu kasebat diluhur bieu?

19. Sangsi-sangsi :

Upami salah sahiji anggota pelajar Silat Cimande ngalanggar tina salah sahijina Talek anu kasebat diluhhur bieu maka Pelatih teu tanggung jawab.

20. Sakitu pertalekan Silat Cimande sebagai garis ageungna pamugi diamalkeun sakumaha anu dimaksad diluhur bieu kalayan Talek anu ieu tos disahkaeun ku para sesepuh Silat Cimande.

21. Talek ieu disusun tur disebar luaskeun kapara pelajar Silat Cimande di seluruh tanah air.

1. Jawa Barat 7. Tanjung Pinang (Riau)

2. Jawa Tengah 8. Timor Timur

3. Jawa Timur 9. Jambi

4. Sumatera Selatan 10. Padang

5. Kalimantan Barat 11. Sulawesi

6. Kalimantan Tengah

Dari tanggal : 1 Januari 1951

Oleh Abah : Madtaris bin Abdullah Jln. Toplas Cibuah Desa Baros

Kec. Warungggunung Kab. Lebak

Sumber : Arsip Agus Suganda

Terjemahan :

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah

dan Aku bersaksi bahwa Muhammad itu pesuruh Allah

KODE ETIK (IKRAR) SILAT CIMANDE

1. Harus patuh dan taat kepada ibu, bapak, guru-guru, para pemimpin khususnya kepada allah S.W.T dan Rasulullah Muhammad S.A.W.

2. Harus sanggup bagi murid Cimande untuk melaksanakan shalat 5 waktu termasuk sunah-sunah nabi.

3. Tidak boleh mendahului, tetapi juga tidak boleh didahului.

4. Tidak boleh bangga diri, sombong, takabur, ataupun sum’ah.

5. Tidak boleh mencela dan mencaci-maki permainan silat di luar Cimande.

6. Tidak boleh berbohong, menipu, dan ingkar janji kepada siapapun juga.

7. Tidak boleh mengganggu isteri orang, tanpa kecuali termasuk wanita yang telah menyendiri atau yang masih gadis dan segala yang sifatnya melanggar kehormatan wanita.

8. Tidak boleh menikahi bekas isteri seperguruan silat Cimande, apabila tidak ada musyawarah sebelumnya.

9. Tidak boleh melanggar M7, seperti : main judi, mencuri, mabuk-mabukan, memakan hak orang lain, main perempuan tanpa hak, mengisap ganja (narkoba), dan membunuh manusia.

10. Tidak boleh latihan pada Jumat malam dan hari sabtu, Minggu malam dan hari Senin.

11. Harus ingat kepada leluhur yang merintis dan menciptakan silat ini yaitu :

1. Embah Khohir 5. Embah Main

2.Hayah Kholiah 6. Embah Buyah di Simpang Martapura

3. Hayah Khursi 7. Embah Ranggawulung (di Tari Kolot Cimande)

4.Embah Endut 8. Embah Rd. H. Ace (di Tari Kolot Cimande)

12. Maksud kegunaan silat Cimande adalah untuk menjaga 5 bagian yaitu :

1. Jiwa

2. Agama

3. Keluarga

4. Harta

5. Negara bila diperlukan

13 Silat Cimande ini pantang mundur walaupun sejarah sebutir beras.

14. Harus ingat kewajiban bagi seluruh siswa Cimande yaitu bahwa setiap malam Jumat (Kamis malam) diwajibkan melaksanakan acara selamatan dan urutan (mengurut kedua lengan) tanpa batas waktu. Juga apabila telah sampai 7 Jumat sejak dari awal menjadi warga Cimande, harus melaksanakan acara syukuran. Juga perlu diperhatikan setiap malam Jumat dalam bulan Maulud (bulan Rabiul Awwal) wajib di peureuh diteteskan setahun sekali.

15. Perlu diperhatikan silat Cimande tidak mempunyai pukulan, tinju, tendangan dan semua yang bersifat dapat menganiaya kepada sesama (manusia), kecuali berpegang pada prinsip tidak akan menyerang sebelum diserang.

16. Sesudah menjadi warga silat Cimande harus/wajib menjaga nama baik Cimande, demikian pula harus bersikap rendah hati, sopan santun bila berhadapan dengan siapapun, meskipun kita dihina dengan kata-kata bahkan diludahi sekali-dua kali cukup diusap/dibersihkan saja. Tetapi bila lebih dari itu maka penghinaan tersebut harus ditolak dengan 3 prinsip sebagai berikut :

1. Berhutang harus cepat dilunasi

2. Meminjam harus segera dikembalikan

3. Berjanji harus ditepati.

17. Setelah menjadi warga silat Cimande, benar-benar menganggap warga Cimande lainnya seperti saudara seibu sebapak. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi (Muhammad S.A. W) yang berbunyi “Sayang dan perhatian kepada saudara seperti sayang dan perhatian kepada diri sendiri.

18. Perhatian : Sanggup atau tidak mentaati kode etik yang telah disebutkan di atas.

19. Sanksi : Apabila salah seorang anggota melanggar salah satu butir kode etik di atas, maka pelatih tidak bertanggung jawab.

20. Demikian garis besar kode etik silat Cimande iini, semoga diamalkan semua yang tersebut di atas. Kode etik ini telah disahkan oleh para sesepuh silat Cimande.

21. Kode etik ini disusun dan disebarluaskan ke seluruh tanah air, yaitu di ;

1. Jawa Barat 2. Jawa Tengah 3. Jawa Timur

4. Sumatera Selatan 5. Kalimantan Barat 6. Kalimantan Tengah

7. Tanjungpinang 8. Timor Timur 9. Jambi

10. Padang 11. Sulawesi

Dari tanggal : 1 Januari 1951

Oleh Abah : Madtaris bin Abdullah

Jln. Toplas Cibuah Desa Baros

Kec. Warungggunung Kab. Lebak

Analisis Pertalekan

Talek Cimande merupakan pengisi dan pengekang hawa nafsu dan sifat-sifat yang dapat merugikan semua pihak. Hal ini karena penca Cimande bukan bertujuan menguasai dan berkuasa atas manusia lainnya. Kemudian apabila diperhatikan keseluruhan susunan pertalekan penca Cimande terdapat 2 unsur yang digabungkan menjadi satu yaitu kewajiban menjalankan syiar agama Islam, darma bakti kepada perguruan. Di samping itu terdapat 4 bagian yang digabungkan menjadi satu untain yaitu :

1. Berhubungan dengan ajaran Agama Islam yaitu pada nomor urut 1,2,5,6,7,dan 9.

2. Berhubungan dengan ajaran perguruan yaitu pada nomor urut 2,3,8,10,11,12,13,14,15,16,17,dan 18.

3. Berhubungan dengan ketentuan hukum perguruan pada nomor urut 19.

4. Penutup dan ketentuan tambahan masing-masing pada nomor urut 20 dan 21.

Pada poin yang mengandung ajaran suatu agama memperlihatkan indikasi bahwa TTKKDH berafiliasi kepada agama Islam. Pembuka pertalekan ini yang berupa bacaan dua kalimat syahadat mensyaratkan bahwa warga TTKKDH harus beragama Islam, sebab kedua kalimat syahadat merupakan tanda bagi seseorang yang memeluk agama tersebut. Ini kemudian diperkuat dengan poin 1 dan 2 pertalekan Cimande yaitu kewajiban untuk patuh kepada perintah dan larangan Allah S.W.T, dengan bercermin kepada perilaku Nabi Muhammad S.A.W. serta menunaikan kewajiban selaku umat umat Islam yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Dengan demikian TTKKDH mempunyai misi pengembangan ajaran Islam. Oleh karena itu itu bagi pemeluk agama lain menjadi faktor penghambat untuk menjadi murid TTKKDH, sekaligus memberi suatu tanda bahwa murid-murid TTKKDH berlatar belakang agama Islam.

Setiap perguruan silat juga mengatur sikap dan membentuk kepribadian bagi murid-muridnya. TTKKDH menjunjung tinggi aturan-aturan sikap hidup sosial dengan menonjolkan nilai-nilai solidaritas atau azas kebersamaan. Nilai-nilai solidaritas itu tercermin pada ketentuan dalam pertalekan bahwa warga TTKKDH dilarang menghina, mengumbar kata dan perbuatan tercela kepada kepada perguruan-perguruan silat lainnya. Dalam hal azas kebersamaan TTKKDH mengedepankan sikap jujur dan terbuka guna menghindarkan diri dari sikap sombong, takabur, dan sikap arogan lainnya yang cenderung meremehkan orang lain.

Menarik juga diperhatikan adanya ketentuan dalam TTKKDH yang memuat aturan bahwa bekas isteri kawan seperguruan tidak dapat dinikahi oleh murid TTKKDH lainnya apabila sebelumnya tidak ada musyawarah dengan bekas suaminya. Ini tampaknya mengandung pengertian bahwa murid-murid TTKKDH tetap memberikan perlindungan kepada bekas isterinya disamping adanya musyawarah dimaksudkan untuk mengetahui adakah upaya-upaya dari bekas sang suami untuk merujuk bekas isterinya. TTKKDH juga meninggikan derajat dan kehormatan kaum wanita baik itu wanita yang masih berstatus gadis, pernah bersuami maupun yang masih berstatus bersuami, ketiganya pantang diganggu.

Hal lain yang menjadi pesan dan hukum bagi warga TTKKDH adalah tidak diperkenankannya melakukan latihan pada Jumat malam (malam Sabtu) dan hari Sabtunya serta pada Minggu malam (malam Senin) dan hari Seninnya dengan ketetapan batas waktu antara saat masuk waktu Maghrib hari Jumat sampai dengan Maghrib hari Sabtu dan Maghrib hari Minggu sampai Maghrib hari Senin. Pemberlakuan waktu yang pernah dialami oleh Mbah Buyah yang nyaris mengalami musibah pada waktu-waktu tersebut, sehingga kepada murid dan penerus TTKKDH diwajibkan mentaati ketentuan untuk tidak latihan pada waktu-waktu tersebut.

Dalam pertalekan terdapat keharusan untuk mengenang para pendiri dan leluhur Cimande dan TTKKDH termasuk kepada pelatih yang telah meninggal dunia. Dalam pertalekan tersebut bagi TTKKDH diwajibkan menyebut nama Embah Kohir sampai Embah Buyah (susunannya lihat pertelekan Cimande) terutama pada acara keceran dan peureuhan, setelah itu kepada murid-murid lainnya diharuskan menambah nama pelatihnya yang telah meninggal dunia. Tujuannya adalah menaruh rasa hormat kepada para mendiang atas usaha beliau mewariskan Cimande dan TTKKDH kepada murid-muridnya. Oleh karena itu terdapat beberapa perbedaan nama yang disebut oleh murid TTKKDH sesuai dengan siapa pelatihnya.

Upacara dan Kelengkapan

Pelaksanaan upacara yang berkaitan dengan aktifitas dalam kehidupan manusia merupakan wujud pengakuan manusia akan keterbatasannya yang ditempuh melalui ungkapan rasa syukur atau adanya harapan-harapan tertentu dengan cara berdoa. Dalam upacara sering digunakan simbol-simbol tertentu yang disesuaikan dengan latar belakang budaya masyarakat pendukungnya.

Dalam pertalekan Cimande ada 2 ketentuan yang menjadi syarat bagi warga Cimande untuk melakukan upacara. Ketentuan tersebut tertulis pada poin 11 yang berbunyi : “harus ingat kepada leluhur yang merintis dan menciptakan silat Cimande”, dan poin 14 yang berbunyi : “harus ingat kewajiban bagi seluruh siswa Cimande yaitu bahwa setiap malam Jumat (Kamis malam) diwajibkan melaksanakan acara selamatan dan urutan (mengurut kedua lengan) tanpa batas waktu. Juga apabila telah sampai 7 Jumat sejak dari awal menjadi warga Cimande, harus melaksanakan acara syukuran. Juga perlu diperhatikan setiap malam Jumat dalam bulan Maulud (bulan Rabiul Awwal) wajib di peureuh diteteskan setahun sekali.

Dengan demikian jelaslah bahwa upacara di lingkungan warga TTKKDH yang disebut keceran menjadi unsur wajib selama yang bersangkutan masih mengaku sebagai murid TTKKDH. Pengertian murid di sini adalah mereka yang telah menjalani pelatihan penca Cimande di TTKKDH sekalipun telah berstatus sebagai pelatih. Adapun perlengkapan upacara tersebut terdiri dari:

1. Air dalam wadah berisi 7 jenis kembang

2. Kelapa muda, air dan isinya

3. Selasih

4. Tembakau yang terdiri dari bubuk tembakau, cerutu, sirih, rokok kawung, rokok merek Marchbrand atau Warning. Juga bisa ditambahkan dengan rokok merek lain yang ada pada saat itu diantaranya rokok merek Dji Sam Soe, Gudang Garam, Djarum dan sebagainya.

5. Permen dan roti

6. Rujak pisang

7. Minuman terdiri dari Susu, Kopi manis dan pahit.

8. Aseman berupa perasan air jeruk yang ditambahkan air secukupnya.

9. Nasi tumpeng dan kelengkapannya

10. Minyak rambut dari jenis jelly kental seperti merek Santalia atau Tancho, yang berguna untuk melicinkan lengan pada proses pengurutan.

11. Pedupaan yang terdiri dari kemenyan dan kapas. Kapas digunakan untuk menambah asap, sedangkan kemenyan untuk mengharumkan.

Sedangkan bagi calon siswa selain persyaratan di atas juga diharuskan membawa ayam 1 ekor, ayam ini nantinya dipanggang. Agus Suganda mengemukakan bahwa kesemua perlengkapan upacara tersebut hanya menjadi syarat untuk mengingat makan dan minuman kesukaan leluhur dan sesudah upacara dilaksanakan, maka bahan makanan dan minuman dapat dimakan dan minum bersama. Kemudian untuk tidak memberatkan maka pengadaan perlengkapan tersebut disesuaikan dengan kondisi keuangan sang murid/calon murid.

Upacara keceran harus dilaksanakan pada malam Jumat (Kamis malam) dan tidak dibatasi tempatnya, biasanya di rumah pelatih atau di rumah murid lainnya. Upacara ini biasanya dihadiri oleh para murid, beberapa orang pelatih dan tamu undangan lainnya. Bagi yang mampu dapat juga mengadakan pertunjukan ibingan pada saat keceran tersebut. Bagi murid baru menjadi kewajiban untuk melaksanakannya selama 7 malam Jumat berturut-turut tanpa putus, dan bagi murid lainnya dapat melakukannya sebulan sekali atau semampunya (lebih sering lebih baik) yang penting harus dilaksanakan pada malam Jumat. Selain keceran juga ada upacara lainnya yang disebut peureuhan yang dilaksanakan setahun sekali.

Setelah perlengkapan upacara tersedia, acara dibuka dengan urutan sebagai berikut :

1. Dimulai dengan doa dan puji-pujian kepada Allah S.W.T dan salawat bagi Nabi Muhammad S.A.W.

2. Sekapur siri dari tuan rumah atau orang yang dituakan.

3. Khadarat mengirimkan doa bagi leluhur dan orang tua masing-masing.

4. Pemberian sambutan yang berisi riwayat TTKKDH dan wejangan atau nasehat lainnya.

5. Tawassul yaitu mengirimkan amaliah Surah Alfatihah masing-masing kepada para sahabat Nabi Muhammad S.A.W., para wali Allah, para ulama, keluarga kesultanan Banten dan para leluhur TTKKDH serta kepada para orang tua yang telah meninggal dunia.

6. Kiriman Salawat kepada Nabi Muhammad S.A.W.

7. Pembacaan surah-surah pendek seperti Al Ikhlas, Al Falaq, Annas, Al Fatihah, Al Baqarah (ayat 1- 10), Ayat Kursi, Ayat-ayat terakhir Surah Al Baqarah, tambahan ayat lainnya, istigfar, sahadat tauhid (ini dilakukan berulang-ulang) lalu dilanjutkan dengan 2 kalimat sahadat dan diakhiri dengan doa.

Sesudah acara di atas dilaksanakan, dilanjutkan dengan santapan bersama sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Setelah beristirahat sejenak dilanjutkan lagi dengan urutan (jika ada murid baru maka dia didahulukan) yaitu mengurut kedua lengan yang telah dibalur dengan minyak rambut. Adapun yang melakukan pengurutan adalah para senior dengan ketentuan sipengurut harus menguasai bacaan-bacaan tertentu (dirahasiakan) sebelum mengurut. Sementara pengurutan berlangsung, murid lainnya yang menanti giliran diurut melakukan latihan yang disebut buka kelid yaitu latihan tarung berpasangan menggunakan jurus-jurus yang diajarkan. Pada kesempatan ini pula murid baru mulai diajarkan jurus-jurus Cimande oleh pelatih atau seniornya.

Hal yang paling disenangi oleh murid TTKKDH adalah pengurutan dan latihan pengembangan jurus, dan bagi murid baru pengurutan memberi kesan tersendiri semacam “derita kebahagiaan”.

P E N U T U P

Simpulan

Adanya dua versi tentang sosok pendiri Penca Cimande merupakan kekayaan interpretasi alam pikiran murid-murid Cimande sebagai wujud kekaguman dan rasa hormat kepada leluhur yang kemudian diimplementasikan kedalam pertalekan Cimande. Ayah Kahir, Abah Kahir, Embah Kahir ataupun Embah Khaer adalah satu sosok penemu dan pengembang silat Cimande secara otodidak. Beliau dapat menjadi salah satu contoh bahwa warga negara Indonesia apabila diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya akan mampu mengangkat nama Indonesia sebagai wujud kebangggaan nasional maupun internasional.

Sebagai sebuah perguruan yang menasionalisasikan diri (melepaskan diri dari kukungan etnis tertentu), TTKKDH langsung mendapat simpati dan kemudahan dalam persebarannya dimana ajaran aliran silat ini yang mengedepankan kejujuran dan kerendahan hati (handap asor) tetapi memiliki kekuatan, sanggup mempersatukan berbagai latar belakang kehidupan sosial masyarakat. Dan bila pertalekan benar-benar diamalkan, maka beberapa penyakit masyarakat dapat dicegah seperti penggunaan obat obat terlarang (narkoba), kejahatan dalam masyarakat (mencuri, mabuk-mabukan, memakan hak orang lain, main perempuan, dan membunuh) termasuk penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Saran

Sebagai sebuah organisasi sebaiknya TTKKDH melakukan inventarisasi kepada murid-muridnya . Tujuannya adalah memperoleh data konkrit tentang jumlah murid-murid TTKKDH diseluruh Indonesia serta mempermudah dalam rangka pembinaan dan pengawasan apabila dikuatirkan ada unsur-unsur yang mengarah kepada penyelewengan pertalekan maupun teknik pada jurus-jurus TTKKDH.

Kendala yang dihadapi berupa kekurangan dana operasional (malah disebutkan nyaris tidak ada) dapat diantisipasi dengan memberlakukan iuran rutin yang disesuaikan dengan kemampuan tiap ranting di seluruh Indonesia.

Pemerintah daerah Kabupaten Lebak selaku pembina aktifitas kebudayaan masyarakat sudah waktunya untuk mengangkat TTKKDH sebagai salah satu aset untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan gencar melakukan pagelaran-pagelaran silat untuk tujuan promosi wisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Gottschalk, Louis. 1986.

Understanding History : A Primer of Historical Method, atau Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto, Cet. V. Jakarta : UI-Press.

Harsodjo, 1982.

Pengatar Antropologi. Cet. IV, Bandung : Binacipta.

Kartodirdjo, Sartono. 1984.

Pemberontakan Petani Banten 1888. Jakarta : Pustaka Jaya.

Rosidi, Ajip. dkk., 2000.

Ensiklopedi Sunda. Jakarta : PT. dunia Pustaka,

Satjadibrata, R., 1954.

Kamus Basa Sunda. Jakarta : Perpustakaan Perguruan Kementrian PP dan K.

Sediyawati, Edi. 1995/1996.

Kumpulan Makalah Direktur Jenderal Kebudayaan (1993-1995), Jakarta : Depdikbud.

Shahab, Alwi, 2001.

Robinhood Betawi. Cet .II. Jakarta : Republika.

Tim Penyusun Kamus. 1990.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.

Surat Kabar

Harian Umum Pikiran Rakyat, Edisi Kamis 2 Mei 2002. Bandung : PT.Percetakan Offset “Granesia”.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Agus Suganda

Umur : 54 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SLTA

Alamat : Kampung Cilaki, Desa Margajaya Kec. Cimarga Kabupaten Lebak

2. Nama : Ahmad Fathoni

Umur : 51 tahun

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SR

Alamat : Kampung Bojong, Desa Margaluyu, Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak

3. Nama : Husni

Umur : 60 tahun

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SR

Alamat : Kampung Jahe, Desa Margaluyu, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak

4. Nama : A. Ridwan (Bapak Idom)

Umur : 61 tahun

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SRB

Alamat : Kampung Bojong, Desa Margaluyu, Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak

Tulisan ini adalah penggalan dari tulisan yang berjudul sama dan telah diterbitkan dalam bentuk Jurnal Penelitian oleh BKSNT Bandung tahun 2002.

bis kota PPD (pengangkutan penumpang djakarta) tinjauan sejarah transportasi angkutan darat di DKI jakarta

2009-08-25T21:20:00.000-07:00

M. Halwi Dahlan

Selama ini kita tidak mengetahui apakah kepanjangan PPD itu, bahkan sampai dengan ditulisnya laporan ini, sebagian masyarakat Jakarta yang saban hari menggunakan sarana transportasi ini tidak mengetahui apa kepanjangan PPD itu, apalagi mengetahui sejarah keberadaan sarana transportasi umum ini. Padahal cikal bakal beroperasinya angkutan bis kota (sebutan umum masyarakat bagi sarana transportasi dalam kota Jakarta) ini berasal dari tahun 1920an Oleh karena itu untuk memperoleh gambaran analisis tentang awal kehadiran sampai menjadi PPD, pada bab ini akan diuraikan persub bab tentang pengoperasian bis kota PPD ini.

Sejarah Transportasi Angkutan Darat di Jakarta

Masa Penjajahan

Berkaitan dengan tersedianya sarana pengangkutan penumpang jenis angkutan darat, maka yang termasuk masa ini adalah masa Pemerintahan Hindia Belanda 1920-1942) dan masa pendudukan Pemerintahan Militer Jepang 1942-1945 serta masa Agresi Belanda terhadap Indonesia 1947-1949 (untuk transportasi rakyat berakhir pada tahun 1954).

Pada tahun 1925 Walikota Batavia yang dijabat oleh Ir. Voorneman mengeluarkan usul agar masalah angkutan tram dalam kota yang saat itu dilaksanakan oleh Nederlandsch Indische Tram Maatshappij (Maskapai Tran Hindia Belanda) dan Bataviach Elektrische Tram Maatschappij (Maskapai Tram Listrik Kota Batavia), agar bergabung sebagai satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi darat dalam kota Batavia. Namun baru lima tahun kemudian usul tersebut terealisasi yaitu bergabungnya dua perusahaan angkutan darat (NITM dan BETM) menjadi sebuah perusahaan (NV) bernama Bataviasche Verkeers Maatschappij (Maskapai Lintas Kota Batavia) atau yang disingkat dengan BVMNV (Profil Perusahaan,2002:2). Berdirinya BVMNV ditetapkan melalui akte notaris Meester Andrian Hendrik van Ophuijsen tahun 1930 (Ibid).

Beroperasinya dua buah perusahaan angkutan darat di Batavia pada 1920 yang kemudian bergabung pada tahun 1930, menunjukkan kota Batavia pada masa itu telah berkembang sebagai kota besar. Penyediaan sarana transportasi ini menunjukkan mobilitas peralihan masyarakat Batavia di dalam kota cukup padat. Ini dibuktikan dengan berdirinya 2 buah perusahaan angkutan kota sejenis kereta yang beroperasi di atas rel yang disebut tram.

Perkembangan kota Batavia pada kurun waktu 1900-an seperti digambarkan pada peta Batavia setelah Tahun 1900 dalam Babad Tanah Betawi (Ridwan Saidi,2003) sudah meluas sampai ke wilayah Jatinegara yaitu daerah di sebelah Selatan Sungai Ciliwung. Dalam peta tersebut terlihat jelas jalan-jalan yang dibangun membentang dari Utara ke Selatan menyusuri alur Sungai Ciliwung. Bandingkan dengan keadaan Batavia pada tahun 1650, dimana pusat kota hanyalah berupa areal yang dibatasi dengan dinding yang merupakan benteng dan parit-parit.

Berkembangnya kota Batavia pada awal abad 20 menuntut penyediaan sarana transportasi untuk perkotaan guna memenuhi tuntutan mobilisasi masyarakat kota Batavia. Oleh karena itu berdirilah perusahaan-perusahaan yang mengelola sarana tersebut seperti NITM dan BETM. Kedua perusahaan ini mengoperasikan tram/trem yaitu semacam kereta listrik yang berjalan di atas rel yang digunakan dalam kota.

NITM adalah perusahaan yang mengurusi angkutan darat jenis tram dan Bis-Bis (prahoto) untuk seluruh Hindia Belanda (seperti Perum Damri, sekarang), sedangkan khusus untuk dalam kota Batavia pengelolaannya dilakukan oleh BETM tetapi hanya khusus tram saja. Selama penelitian ini belum ditemukan data/riwayat dari kedua perusahaan tersebut demikian pula tidak diperoleh informasi lengkap tentang upaya penggabungan kedua perusahaan tersebut, sehingga dengan sendirinya muncul pertanyaan yang belum bisa di jawab seperti; Apa yang terjadi di dalam tubuh NITM dan BETM baik segi manajemen, SDM, sarana angkutan, posisi untung-rugi perusahaan, bahkan jadwal rutinitas pengoperasian keduanya, ataukah ada alasan lain sehingga kedua perusahaan angkutan darat ini digabungkan. Dengan terpaksa tidak dapat ditampilkan dalam laporan penelitian ini.

Tahun 1942 terjadi peralihan penguasa atas Hindia Belanda yaitu dari kolonial Belanda ke imperialis Jepang melalui penyerahan tanpa syarat. Berkuasanya Jepang menuntut diberlakukannya perubahan-perubahan dari tubuh pemerintahan sampai perusahaan-perusahaan di berbagai sektor. BVMNV sebagai induk perusahaan transportasi angkutan darat (Bis, dan trem) juga turut mengalami perubahan mulai dari pergantian nama menjadi Djakarta Shiden sampai kemudian digabungkan dengan perkeretaapian (Staat Spoor) dengan nama Seibu Riyuku Sokyaku. Penggunaan nama Djakarta menggantikan nama Batavia masih terkait dengan upaya militer Jepang untuk menarik simpati rakyat di bawah simbol Gerakan 3A.

Bis-Bis (prahoto) bekas BVMNV digunakan oleh tentara Jepang sebagai sarana angkutan pasukan dan perbekalan tempur untuk menunjang perluasan wilayah serta untuk mobilitas pertahanan. Sementara itu Djakarta Shiden hanya menjadi perusahaan yang mengoperasikan tram kota Djakarta saja. Perusahaan Djakarta Shiden beoperasi hingga tanggal 20 Agustus 1945.

Masa Mempertahankan Proklamasi

Tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan RI dikumandangkan, beberapa pegawai Djakarta Shiden bersama beberapa anggota Pemuda Menteng 31 mendesak penguasa Jepang di Djakarta agar segera menyerahkan tram kepada mereka. Terhadap desakan ini, Jepang kemudian menyerahkan tram kota kepada Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 1945. Pengelolaan tram kota Djakarta ini kemudian berada di bawah Djawatan Kereta Api bagian Tram.

Dua tahun kemudian, tepatnya setelah Belanda melakukan agresi militer I kepada Republik Indonesia (1 Juli 1947) dan Djakarta berhasil mereka kuasai, tram kota dikembalikan pengelolaannya kepada Bataviasche Verkeers Maatchappij (BVMNV). Nama BVMNV ini digunakan sampai tanggal 12 Juni 1954.

Menjadi PPD

Tanggal 17 Agustus 1950 ketika Republik Indonesia Serikat kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, kembali terjadi perubahan di seluruh aspek pemerintahan dan organisasi pelayanan masyarakat. Perubahan ini bertujuan memperkokoh kedaulatan Republik Indonesia sebagai bangsa mandiri dan mempunyai hak yang sama dengan bangsa lain di dunia, apalagi Indonesia telah menjadi anggota PBB yang ke 60 pada tanggal 28 September 1950, dimana PBB adalah suatu organisasi bagi bangsa-bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Di sektor transportasi angkutan darat, juga terjadi perubahan. BVMNV warisan kolonialis Belanda setelah agresi pertama dan keduanya, diambil alih oleh pemerintah RI untuk dinasionalkan dan berada di bawah Kementerian Perhubungan. Pengalihan ini tertuang dalam Undang-Undang Darurat No. 10 tahun 1954.

Tanggal 28 April 1954 dilakukan konfrensi 5 negara yaitu Indonesia, India, Pakistan, Burma dan Sri Langka di Colombo ibukota Sri Langka. Tujuan konferensi ini adalah membicarakan tentang pemerliharaan perdamain dalam rangka mencegah terulangnya penjajahan atas bangsa oleh bangsa lainnya. Melihat kesungguhan dan keaktifan Indonesia untuk memelihara perdamaian, Australia sebagai negara tetangga memberikan bantuan kendaraan angkutan umum sejenis Bis bertenaga disel yang disebut “Leiland”.

Dengan adanya bantuan bis ini, Presiden Soekarno pada tahun 1960 mengeluarkan perintah agar armada tram dihapuskan di Djakarta dan di ganti dengan Bis yang melayani angkutan penumpang dalam kota. PT. PPD kemudian dijadikan sebagai suatu perusahaan yang khusus mengoperasikani angkutan Bis kota.

Sejarah PPD

Keluarnya Undang-Undang Darurat No. 10 tahun 1954 tentang nasionalisasi mengharuskan terjadinya perubahan nama dari BVMNV menjadi “Perseroan Terbatas Perusahaan Pengangkutan Djakarta” disingkat dengan PT. PPD. Perubahan ini dimuat dalam akte notaris Mr. Raden Suwandi No. 76 tanggal 30 Juni 1954 dan dikukuhkan dengan akte notaris No. 82 tanggal 21 Desember 1954. PT. PPD berada di bawah Kementrian Perhubungan. Penggunaan nama “Pengangkutan Penumpang Djakarta” untuk perusahaan jasa transportasi ini adalah arti dan fungsi sebenarnya dari nama tersebut yaitu untuk melayani mobilisasi penumpang di wilayah Jakarta. Akan tetapi sekalipun nama Djakarta digunakan menunjuk kepada wilayah administrasi propinsi ini, namun dalam perkembangannya pelayanan armada PPD sampai ke wilayah Bogor (Depo Depok), Tangerang (di Cikokol, Depo Tangerang dan depo Ciputat), dan Bekasi (di Narogong, bengkel pusat). Ketiga wilayah tersebut adalah bagian dari Propinsi Jawa Barat.

Tahun 1961 PPD mengalami perubahan nama badan hukum yaitu dari Perseroan Terbatas (PT) dirubah menjadi Perusahaan Negara (PN) sehingga selengkapnya menjadi PN. PPD. Peristiwa ini terjadi setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 19 tanggal 30 April 1960 tentang Perusahaan Negara.

Perseroan Terbatas sebagai nama badan hukum PPD disandang selama ± 7 tahun, karena pada tahun 1961 nama Perseroan Terbatas itu berubah menjadi Perusahaan Negara. Perubahan ini mengacu pada di bentuknya perusahaan-perusahaan yang dikelola negara sesuai dengan Undang-Undang No.19 tahun 1960 tertanggal 30 April 1960 tentang Perusahaan Negara. Perusahaan Negara (PN) PPD resmi disandang sejak tanggal 29 Juni 1961 melalui Peraturan Pemerintah No. 205 tahun 1961. PN. PPD tetap berada di Kementrian Perhubungan Darat bersama dengan Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.

Pengelolaan PN. PPD oleh pemerintah pusat hanya berlangsung selama 2 bulan, karena terhitung sejak tanggal 1 September 1961 PN. PPD diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Propinsi DKI Djakarta. Penyerahan ini dilakukan setelah pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 229 tertanggal 20 september 1961 yang secara umum menyebut bahwa PPD adalah sebuah PN yang menyelenggarakan pengangkutan penumpang untuk umum dengan kendaraan bermotor khusus dalam wilayah daerah swatantra sewajarnya dikuasai, diasuh, dan dibimbing oleh pemerintah daerah setempat.

Tahun 1969 pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 1961 tentang dibentuknya Badan Usaha Milik Negara dalam 3 bentuk yaitu Perusahaan Djawatan (Perjan), Perusahaan Negara (PN, dan Perseroan Terbatas (Persero). PP ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No.9 tahun 1969.

Status PN yang disandang PPD menjadi dilematis, sebab sesuai dengan UU No. 9 tahun 1969 seharusnya perusahaan ini berada dibawah pengelolaan pemerintah pusat, sedangkan pada saat itu PN. PPD telah diserahkan kepada pemerintah DKI Djakarta sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 229 tertanggal 20 september 1961. Akhirnya setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1981, PN. PPD kembali berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat yaitu di Departemen Perhubungan.

Setelah berada di lingkungan Departemen Perhubungan, PN. PPD kembali mengalami perubahan nama badan hukum yaitu menjadi Perusahaan Umum yang disingkat Perum setelah diterbitkannya PP No. 24 tahun 1981. Dua tahun kemudian pemerintah kembali mengeluarkan PP No. 3 tahun 1983 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perjan, Perum, dan Persero.

Tahun 1984 khusus untuk PPD pemerintah mengeluarkan PP No. 32 tahun 1984 yang merupakan pengukuhan status nama badan hukum Perusahaan Umum bagi transportasi darat ini. Penyempurnaan peraturan pemerintah terus dilakukan. Tahun 1998 pemerintah mengeluarkan PP No. 13 tahun 1998 yang mengatur tentang status nama badan hukum suatu perusahaan khususnya yang berbentuk Perusahaan Umum. Akhirnya pemerintah mengeluarkan PP No. 91 tahun 2000 tentang Perum PPD yang diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2000 dan termuat dalam Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 180.

Sebagai perusahaan milik negara, maka Perum PPD berada di bawah pembinaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan secara teknis seperti pengurusan trayek atau lintas, PPD termasuk seluruh jenis armada angkutan kota lainnya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Aset

Setelah dikeluarkannya PP No. 32 tahun 1984 yang kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Perhububungan No. KM.262/AJ.004.Phb-84 tanggal 31 Desember 1984, pemerintah melakukan penggabungan 7 unit usaha angkutan darat swasta sejenis kepada PPD. Penggabungan ini diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1985 yang dimaksudkan untuk menyatukan pengelolaan perusahaan transportasi khusus angkutan darat di bawah satu nama badan hukum yaitu Perum PPD yang dikelola pemerintah pusat dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN), disamping untuk memudahkan pembinaan dan pengembangan perusahaan. Ke- 7 unit usaha angkutan sawasta yang digabungkan tersebut adalah PT. Ajiwirya, PT. Djakarta Transport, PT. Medal Sekarwangi, PT. Merantama, PT. S.M.S, PT. Gamadi, dan PT. Pelita Mas Jaya. Penggabungan ini dilaksanakan pada 1 Januari 1986 yang dikukuhkan dengan PP No. 39 tahun 1986 yang menyebut bahwa seluruh kekayaan negara yang berasal dari unit-unit bis kota swasta diserahkan kepada Perum PPD sebagai tambahan penyertaan modal pemerintah. Ketujuhnya adalah perusahaan transportasi angkutan darat yang beroperasi di kota Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Berikut tabel aset Perum PPD setelah dilakukan penggabungan :

Tabel 1

ASET PERUM PPD

No.	Kondisi Armada	Perum ppd	Eks. Swasta	Jumlah
1	Siap Guna Operasi (SGO)	788	598	1.386
2	Siap Operasi (SO)	602	509	1.111
3	SDM	8.257	8.332	16.589
4	Rasio Pegawai terhadap SGO	10,4:1	13,9:1	11,9:1

Sumber : Profil Perusahaan.

Status : Januari 1985, setelah penggabungan

Dari tabel di atas terlihat suatu formasi jumlah yang sangat mengkuatirkan antara jumlah armada (2.497 buah) dengan jumlah SDM (16.589) yang menghasilkan perbandingan satu armada menghidupi lebih dari sebelas karyawan yang sebenarnya untuk sebuah perusahaan merupakan suatu hal yang merugikan, meskipun tujuannya untuk membantu pemerintah mengatasi permasalahan pengangguran. Sebab untuk menggaji para karyawan bergantung kepada beroperasinya armada-armada tersebut.

Setelah delapanbelas tahun kemudian (dari 1985 ke 2003) aset armada Perum PPD semakin menyusut menjadi hanya 750 Bis, tetapi memiliki aset lain seperti tanah seluas 722,292 M² yang saat ini digunakan sebagai depo (Pool) maupun bengkel. Adapun perincian aset dan peruntukannya seperti pada tabel berikut :

Tabel 2

ASET PERUM PPD

Status : Tahun 2003

No	Depo	Lokasi	Luas (m²)	Daya Tampung Bis	Jumlah Bis
1	A	Ciputat	67,875	400	44
2	B,T & UPU. 1	Cililitan	70,811	500	253
3	C	Cakung	98,000	220	64
4	D	Kedaung	80,000	220	53
5	E	Pulogadung	7,344	80	41
6	F	Klender	17,860	120	53
7	G	Cawang	9,251	100	50
8	H	Kramat Jati	51,000	220	44
9	K	Daan Mogot	19,366	60	30
10	L	Jelambar	12,335	80	18
11	M	Cakung	12,000	80	36
12	N	Depok	7,000	80	33
13	P	Tangerang	3,371	40	10
14	Bengkel Pusat	Narogong	120,750	-	-
15	Kantor Pusat & Wisata	Halim	20,331	50	21
16	Wisma	Mega Mendung	2,950	-	-
17	Tanah	Depok	141	-	-
18	Tanah	Depok	186	-	-
19	Tanah	Ciracas	53,187	-	-
20	Tanah	Kalideres	63,050	-	-
Jumlah			712,292	2,200	750

Sumber : Brosur Perum PPD.

Depo adalah suatu tempat yang digunakan untuk pemeliharaan dan pengoperasian bis yang lokasinya disesuaikan dengan pelayanan trayek yang dilalui. Oleh karena itu depo Perum PPD tersebar di seluruh wilayah Jakarta,. Bahkan sampai ke Tangerang dan Bekasi. Sedangkan bengkel pusat mempunyai fungsi sebagai tempat pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan bis yang rusak sedang dan berat serta tempat komponen suku cadang. Namun mengingat kondisi perusahaan yang kurang produktif (hasil yang dicapai dari pengoperasian armada tidak memenuhi standar minimal keuntungan perusahaan) akhirnya perawatan dilakukan dengan cara menukar onderdil antara bis yang satu dengan yang lainnya. “hal ini sudah biasa, di perusahaan lain juga begitu…” Kata Bapak Safrudin Dahlan Kepala Divisi Hukum Perum PPD (wawancara tanggal 22 September 2003). Keterangan ini menggambarkan kondisi umum perusahaan angkutan darat yang dikelola oleh pemerintah pusat seperti Damri dan PPD, pemda maupun pihak swasta yang kurang baik akibat ketidakseimbangan antara pemasukan dengan biaya perawatan kendaraan sehingga tukar-menukar komponen menjadi hal yang biasa.

Aset armada Bis Perum PPD pada tahun 2003 sebanyak 750 difungsikan melayani penumpang yang terbagi dalam 4 jenis yaitu Bis Regular sebanyak 311, Bis Patas 157, Bis Patas AC 261, dan Bis Wisata sebanyak 21 unit.

Bis-Bis ini dikemudikan oleh 1.607 supir, didampingi 942 kondektur. Sedangkan di bengkel tempat perawatan, bis PPD ditangani oleh 1.108 teknisi dan di perkantoran terdapat 1.672 staf/adm. Sehingga total SDM Perum PPD sejumlah 5.419 orang. Suatu jumlah yang tetap fenomenal sebab menampilkan perbandingan yang menyolok antara sumber pendapatan yaitu pengoperasian armada dengan jumlah SDM menjadi 7,2:1. Meskipun menurut angka perbandingan terjadi penurunan dibanding pada tahun 1985 (11,9:1), namun 1 buah bis PPD menghidupi lebih dari 7 orang dengan berbagai posisi/jabatan masih merupakan suatu hal yang mengenaskan. Maka wajarlah jika sebagian Bis PPD beroperasi apa adanya seperti tampilan bentuk yang kumuh, suara mesin menderu berat, dan demo karyawan menuntut kesejahteraan. Meskipun saban hari sang bis selalu miring ke kiri. Tampaknya perbandingan ideal untuk SDM dengan armada dalah 3 : 1. Kalau sudah begini siapa yang harus disalahkan menejemenkah yang tidak mampu mengembangkan perusahaan, atau pemerintah pusat yang menjadi penanggungjawab hidup matinya PPD. Padahal misi PPD sesuai PP No. 32 tahun 1984 adalah menyediakan pelayanan umum, sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, menjadi harapan yang masih jauh untuk dicapai.

Tarif dan Trayek

Pengoperasian bis PPD juga bergantung kepada jumlah tarif yang dikenakan kepada penumpang. Tarif ini diberlakukan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan untuk mencegah keluarnya tarif semena-mena dari suatu perusahaan angkutan. Sepanjang 15 tahun (1985-1990) Bis PPD serta bis kota lainnya di Jakarta telah mengalami beberapa kali kenaikan tarif yang disesuaikan dengan jenis penumpang serta ketentuan Departemen Perhubungan. Penumpang bus biasa (ekonomi) yang terdiri dari penumpang umum dan mahasiswa atau pelajar masing-masing telah mengalami 6 dan 4 kali kenaikan tarif. Sementara bis non ekonomi jenis Patas Non AC dan Patas AC keduanya telah mengalami kenaikan tarif sebanyak 7 kali. Gambaran kenaikan tarif bis kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

PERKEMBANGAN TARIF BIS KOTA DI DKI JAKARTA

No	Tahun	Ekonomi (Rp)		Non Ekonomi (Rp)
		Bus Biasa		Patas	Patas AC
		Pen. Umum	Pen. Mhs/Pljr	Patas	Patas AC
1	1985-1987	150	50	250	0
2	1998	150	50	350	0
3	1989	200	100	350	750
4	1990	200	100	450	750
5	1991	250	100	500	1000
6	1992	250	100	500	1200
7	1993-1995	250	100	550	1300
8	1996-1997	300	100	700	1800
9	1998-1999	300	100	700	2300
10	2000	500	200	700	2500
11	2001	700	300	900	3300
12	2002	900	500	1200	3300

Sumber : Profil Perusahaan

Meskipun kenaikan tarif terus dilakukan pemerintah secara bertahap namun kenaikan tersebut ternyata tidak dapat menyelesaikan kesenjangan antara operasi armada dan beban yang dialami perusahaan. Gambaran kenaikan tarif yang ditetapkan pemerintah terutama tarif ekonomi masih dianggap oleh pihak manajemen Perum PPD berada di bawah harga pokok penumpang, akibatnya Perum PPD mengalami kerugian setiap tahun (Profil Perusahaan). Keluhan menejemen ini akhirnya mendapat bukti yaitu terjadinya demonstrasi karyawan PPD akibat gaji mereka terlambat di berikan. Seperti yang terjadi pada bulan Februari sampai Mei 2003 yang memuncak pada Oktober 2003.

Dilain pihak, pemerintah memberlakukan kenaikan tarif yang menyebabkan kerugian tersebut menggunakan alasan sosial yaitu bahwa PPD sebagai angkutan masyarakat perkotaan (khususnya bis ekonomi) sedapat mungkin terjangkau oleh lapisan menengah ke bawah serta para mahasiswa dan pelajar. Pemerintah mengkuatirkan apabila kenaikan tarif tidak diberlakukan seperti di atas akan menimbulkan gejolak sosial yang berdampak buruk kepada kestabilan politik di Jakarta. Permasalahan dengan penumpang PPD dari kalangan menengah ke bawah dan penumpang dari kalangan mahasiswa dan pelajar memang tidak melahirkan gejolak sosial yang berarti, akan tetapi akibat kebijakan tersebut karyawan PPD harus menanggung keterlambatan pembayaran penghasilan mereka dan menejemen mendapat tuntutan dan demonstrasi dari karyawannya. Bis kota PPD pun semakin terseok menanti onderdil bis mana lagi yang akan diambil untuk melakukan perawatan armada.

Sebenarnya jumlah penumpang yang menggunakan bis kota perhari di Jakarta mengalami peningkatan rata-rata 0,1 % pertahun (tinjauan dari tahun 1996-1999) akan tetapi kenaikan ini tidak dapat menyegarkan perusahaan karena turunnya prosentase pangsa pasar PPD akibat semakin berkurangnya jumlah bis PPD. Gambaran perjalanan, jumlah penumpang, dan pangsa pasar PPD tesebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

JUMLAH PERJALANAN PENDUDUK JAKARTA,

JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA BIS KOTA,

DAN PROSENTASE PANGSA PASAR

Kondisi tahun 1996-1999

No	Tahun	Perjalanan perhari penduduk jakarta (juta orang)	Jumlah penumpang bis kota (juta org)	Pangsa pasar perhari (%)
1	1996	14,8	2,7	10,5
2	1997	15,10	2,8	9,8
3	1998	15,40	2,9	7,4
4	1999	15,70	2,9	6,6

Sumber : Profil Perusahaan, 2003

Kondisi pangsa pasar semakin menunjukkan penurunan drastis pada 2 tahun berikutnya yaitu tahun 2000 turun menjadi 4,86 % dan pada tahun 2001 hanya mencapai 4,26 % pertahun. Kondisi di atas semakin membuat Perum PPD tidak produktif sebab armada PPD tidak mampu mengangkut lonjakan penumpang akibat jumlah bis semakin menyusut, sedangkan susutnya jumlah armada disebabkan ketidakmampuan perusahaan melakukan perawatan sebagaimana mestinya akibat tingginya biaya onderdil atau suku cadang bis kota. Hal ini berbeda dengan kondisi antara tahun 1985 sampai 1991, dimana setiap tahun Perum PPD selalu menerima tambahan bis baru dari pemerintah. Tahun 1993 kembali menerima bantuan sebanyak 145 unit, tahun 1997 sebanyak 90 unit. Yang menarik adalah PPD sempat mengusahakan sendiri pengadaan armada bisnya yaitu pada tahun 1996 sebanyak 100 unit yang diperoleh dari hasil penjualan sebagian aset perusahaan. Tahun 1992,1994,1995, 1998, dan 1999 Perum PPD tidak menerima bis bantuan dari pemerintah.

Menghadapi kemelut tersebut, pada tahun 2003 pihak perusahaan mencoba melakukan antisipasi dengan membentuk armada bis wisata dengan jumlah bis 21 unit kelas Patas AC dan Patas Non AC/reguler, dengan tujuan perjalanan dari Jakarta ke berbagai daerah, dari Aceh sampai ke Lombok di Nusa Tenggara Barat. Bis wisata ini tidak melayani penumpang harian (seperti bis-bis PPD lainnya yang beroperasi di dalam dan sekitar kota Jakarta) melainkan memberlakukan sistem sewa angkutan penumpang dengan tujuan wisata.

Perihal trayek atau jurusan dan jalur yang dilalui bis PPD, pada awalnya masih di seputar kota Jakarta sesuai dengan namanya Pengangkutan Penumpang Djakarta. Namun kemudian terjadi perkembangan trayek sehingga Perum PPD kemudian dioperasikan lebih luas mencakup wilayah Bogor, Tangerang, dan Bekasi.

Ada 2 hal yang menjadi pertimbangan diperluasnya wilayah operasi armada PPD. Pertama dari segi bisnis, pemerintah mencoba mendapatkan tambahan keuntungan dari beroperasinya bis PPD dengan cara membuka depo-depo baru di luar wilayah Jakarta. Hal ini dilakukan mengingat bahwa sepanjang beroperasinya armada PPD terutama sejak tidak adanya lagi bantuan armada dari pemerintah (sejak tahun 1994), ditambah jumlah tarif yang harus ditekan menyebabkan keuntungan perusahaan tidak seimbang dengan pengeluaran yang meliputi biaya perbaikan dan biaya belanja pegawai. Bukti yang paling nyata dari hal ini adalah klimaksnya ketidakseimbangan tersebut sehingga membuat karyawan Perum PPD berdemo menuntut pembayaran gaji mereka antara bulan Februari hingga Mei 2003.

Kedua tuntutan pasar, Perum PPD membuka depo baru adalah sebagai hasil pertimbangan perusahaan atas permintaan masyarakat calon pemakai angkutan kota ini. Safrudin Dahlan mengemukakan, PPD akan membuka depo baru jika permintaan masyarakat tersebut dianggap memenuhi syarat. Syarat yang utama adalah tersedianya areal yang dapat menjadi depo bis minimal semacam terminal sementara sambil melihat perkembangan yang akhirnya PPD mampu membeli areal untuk dijadikan depo. Syarat lainnya adalah permintaan dari masyarakat tersebut bukan berasal dari orang perorang atau suatu kelompok. Pihak PPD kemudian melakukan survei melalui sebuah tim yang disebut Survei Lintas, selanjutnya Perum PPD mengajukan usulan trayek ke Dinas Perhubungan. Jika prospek keuntungan perusahaan dapat terpenuhi (perhitungannya diperoleh dengan memperbandingka antara jumlah armada dengan jumlah penumpang), maka pihak PPD kemudian melakukan uji coba trayek.

Contoh hal ini seperti dikemukaan oleh Safrudin Dahlan adalah ketika pihak pengelola Prumnas di Depok meminta Perum PPD menyediakan armada yang melayani penghuni Perumnas dengan rute Depok-Jakarta, pihak Perumnas menyediakan lahan untuk Depo PPD. Hal yang sama juga terjadi di Bumi Serpong Damai di Serpong Tangerang. Jika seluruh persyaratan sudah terpenuhi, maka dioperasikanlah armada PPD menggunakan bis yang berstatus SG (Siap Guna) dan SGO (Siap guna Operasi). Kedua jenis armada ini selalu tersedia di bengkel perusahaan sebagai armada cadangan dan tentu saja sebagai bahan pengganti onderdil.

Apabila merujuk pada Peraturan Daerah DKI Jakarta tahun 2002 Bappeda khususnya pasal 19 Tentang Pengembangan Angkutan Jalan, maka ketentuan yang berlaku bagi armada PPD yang terdiri dari bus/bis besar adalah beroperasinya pada jalan arteri. Adapun isi pasal 19 adalah:

1. Penataan Pelayanan Angkutan Umum

a. Angkutan bus besar hanya pada jalan arteri (ps. 19:5)

b. Angkutan bus sedang hanya pada jalan kolektor (ps. 19:5)

c. Angkutan mikrolet hanya pada jalan lokal (ps. 19:5) (www.bappedajak.go.id)

Dengan ketentuan tersebut bis-bis PPD hanya diperkenankan melintasi 10,8 % panjang jalan dari keseluruhan jalan yang ada di Kota Jakarta. DKI Jakarta memiliki panjang jalan keseluruhan 6.528.481 M (<65.000 style=""> Jalan arteri ini termasuk di dalamnya jalan tol yang ada di Kota Jakarta.

Sampai dengan tahun 2003, hanya ada 48 lintasan/trayek bis PPD yang menyebar ke berbagai jurusan. Ke-48 lintasan/trayek tersebut dilayani oleh 3 jenis bis yaitu bis reguler 12 lintasan, patas 18 lintasan, dan patas AC 18 lintasan. Ke-48 lintasan tersebut belum melayani keseluruhan wilayah Jabotabek. Selengkapnya tentang lintasan/trayek bis PPD seperti terlihat pada ke 3 tabel berikut :

Tabel 5

TRAYEK PERUM PPD,

Jenis Bis Reguler

No	Lintas/trayek	Jurusan
1	10	Blok M – Pasar Senen
2	41A	Kp. Rambutan – Pasar Baru
3	43	Kp. Rambutan – Tanjung Priok
4	45	Kp. Rambutan – Blok M
5	46	Kp. Rambutan – Grogol
6	52	Pulogadung – Pasar Baru
7	58	Pulogadung – Pasar Baru
8	60	Tanjung Priok – Pasar Senen
9	210	Grogol – Rawamangun
10	213	Grogol – Kp. Melayu
11	900A	Kp. Rambutan – Gambir
12	916	Kp. Melayu – Tanah Abang

Sumber : Perum PPD, 2003. Data diolah

Tabel 6

TRAYEK PERUM PPD,

Jenis Bis Patas

No	Lintas/trayek	Jurusan
1	P-1	Blok M – Kota
2	P-2	Kp. Rambutan – Kota
3	P-11	Kp. Rambutan – Kota
4	P-21	Blok M – Ciputat
5	P-24	Grogol – Cimone
6	P-25	Senen – Cimone
7	P-36	Pulogadung – Blok M
8	P-37	Blok M – Muara Karang
9	P-41	Kp. Rambutan – Kota
10	P-42	Blok M – Pasar Senen
11	P-43	Banteng Utara – Depok
12	P-44	Kemayoran –Babakan/Tangerang
13	P-45	Blok M – Cimone
14	P-46	Pulogadung – Muara Karang
15	P-52	Pulogadung – Depok
16	P-54	Grogol – Terminal Depok
17	P-67	Blok M – DR. Wahidin
18	P-68	Pulogadung - Blok M

Sumber : Perum PPD, 2003. Data diolah

Tabel 7

TRAYEK PERUM PPD,

Jenis Bis Patas AC

No	Lintas/trayek	Tujuan
1	AC-01	Lebak Bulus – Kota
2	AC-B1	Blok M – Kota
3	AC-B2	Grogol – Pasar Baru
4	AC-08	Pulogadung – Blok M
5	AC-10	Kp. Rambutan – Kota
6	AC-11	Pulogadung – grogol
7	AC-12	Pulogadung – Lebak Bulus
8	AC-15	Depok – Kota
9	AC-16	Rawamangun – Lebak Bulus
10	AC-17	Depok – Kota
11	AC-18	Pulogadung – Depok Timur
12	AC-21	Blok M – Bumi Serpong Damai
13	AC-77	Kalideres – Tanjung Priok
14	AC-79	Kp. Rambutan – Kota
15	AC-80	Kp. Rambutan – Blok M
16	NE-1	Pinang Ranti – Kota
17	NE-2	Rawamangun – Grogol
18	NE-3	Pulogadung – Lebak Bulus

Sumber : Perum PPD, 2003. Data diolah

Sedangkan lintasan/trayek yang belum dilalui sebanyak 64 lintasan dengan perincian 51 bis reguler, 11 patas, dan 3 patas AC. Diantara lintasan yang belum dilayani adalah Lebak Bulus – Jl. Perwira, Kp. Rambutan – Pintu Air, Kp. Rambutan – Manggarai, Ragunan – Gambir, Kalideres – Pelud Sutta, Taman Mini –Grogol, Grogol – Jl. Mauk, dan sebagainya.

Kemelut dalam Tubuh PPD

Menganalisis kondisi di dalam tubuh PPD dengan melakukan kilas balik ke masa Pemerintahan Hindia Belanda terutama pada tahun 1920-an. Apa yang terjadi pada Bis PPD tampaknya sama dengan kejadian di tahun 1925 saat terjadinya penggabungan 2 perusahaan yaitu NITM dengan BETM (lihat bagian awal bab ini) membentuk BVMNV. Asumsi yang dapat diambil adalah penggabungan tersebut diakibatkan oleh terjadinya perbedaan signifikan antara jumlah penghasilan dari pengoperasian tram dengan jumlah SDM yang menyebabkan perusahaan menjadi kurang produktif. Hal yang sama terjadi ketika pada tahun 1985 pemerintah RI melakukan penggabungan 7 unit usaha angkutan swasta kepada Perum PPD dengan alasan “tambahan penyertaan modal pemerintah” sesuai PP No. 39 tahun 1986. Akan tetapi kenyataannya sampai sekarang (2003) Perum PPD adalah perusahaan kurang produktif dengan melihat perbandingan armada dengan SDM.

Maraknya demonstrasi karyawan PPD akibat gaji yang tidak lancar terbayar pada bulan Agustus hingga Oktober 2003, bahkan pada bulan Februari hingga Mei 2003 karyawan PPD sama sekali tidak menerima gaji (http://www.kompas.co.id/Metro/news/0310/21/083421.htm) memper-lihatkan bahwa Perum PPD adalah perusahaan tidak sehat.

Perum PPD yang dikelola oleh pemerintah pusat di bawah Departemen Perhubungan membutuhkan dana sebesar Rp. 250 miliar yang akan digunakan untuk membayar gaji karyawan dan merestrukturisasi PPD (www.kompas.co.id), namun pemerintah tidak mempunyai dana sebesar itu. Pemerintah kemudian melakukan nota kesepahaman dengan pihak Jamsostek yang akhirnya mengeluarkan dana sebesar Rp. 20,3 miliar untuk pembayaran gaji karyawan PPD selama 4 bulan (Februari-Mei 2003).

Hal yang menarik adalah ketika kemelut di dalam tubuh PPD belum terselesaikan, pemerintah melalui Deputi Bidang Politik dan Pariwisata Kementrian Negara BUMN Ferdinan Nainggolan mencoba mendekati Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso untuk mengambil alih PPD seperti di daerah lainnya yaitu angkutan kota ditangani oleh pemda setempat, Sutiyoso menolak dengan alasan tidak mau terbebani masalah yang sedang dialami PPD. Pemda DKI Jakarta bersedia menerima PPD dengan syarat masalah utang-utang PPD sudah selesai dan yang utama terjadinya perbandingan normal antara jumlah armada dengan SDM yaitu 1 armada berbanding paling tidak 5 SDM (Ibid).

Bus Way

Tulisan di sub bab ini adalah catatan tambahan yang memperlihatkan sikap pemda DKI Jakarta terhadap kemelut di dalam tubuh PPD, yaitu hadirnya Trans Jakarta sebagai sarana transportasi di DKI Jakarta yang secara langsung merupakan saingan PPD. Meskipun pemberlakuan secara resmi operasi bis Trans Jakarta berlangsung pada 15 Januari 2004, namun perencaanaan termasuk pembuatan jalur khusus sepanjang rute bis (Busway) ini telah dimulai pada tahun 2003. Oleh karena itu walaupun secara spasial batasan waktu penelitian ini hanya sampai pada tahun 2003, namun karena terdapat keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan PPD, maka bus Trans Jakarta yang populer disebut sebagai Busway (yang sebenarnya adalah nama lain dari jalur khusus bus ini) penulis masukkan sebagai bagian dari pelaporan ini, meskipun sebagai catatan tambahan.

Sebuah pembahasan mengenai kondisi transportasi pernah ditulis oleh Jachrizal Sumabrata-Dosen Fakultas Teknik UI Depok yang mengungkapkan bahwa masalah transportasi di Jakarta merupakan pembahasan yang tak pernah selesai. Lingkaran permasalahan di seputar transportasi dimulai dari persoalan kawasan pembatasan penumpang alias three in one, stikerisasi, kenaikan bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif parkir yang seenaknya dan jalan tol, rencana pembangunan subway Blok M-Kota, kenaikan tarif angkutan umum sampai tuntutan masyarakat pada kinerja angkutan umum, dimana ujungnya adalah berpangkal pada soal bagaimana mengurangi kemacetan jalan dan keruwetan transportasi (Kompas, Rabu, 3 Mei 2000). Lingkaran itu semakin membesar manakala permasalahan di tubuh Perum PPD juga di tambahkan sebagai bagian dari permasalahan transportasi.

Analisa lain Jachrizal Sumabrata adalah anggaran pembangunan jalan di Jakarta sudah terbatas, sehingga kemacetan lalu lintas akan semakin buruk, terutama mobilitas dari luar Jakarta. Pengembangan pinggiran Jakarta atau Bogor, Tangerang dan Bekasi (Botabek) di sekitar jalan tol dan jalan arteri, ternyata membebani Jakarta. Hal itu terbukti dengan semakin panjangnya antrean kendaraan yang keluar masuk pada sore dan pagi hari. Di lain pihak, pembangunan outer ring road telah menarik beberapa kantor dari pusat Jakarta. Jika hal tersebut terjadi maka kawasan pusat bisnis (Central Business District/CBD) yang merupakan daya tarik pergerakan ke pusat kota akan semakin berkurang. PAUL Mees (1995) berpendapat, kebijakan transportasi bukan sekadar masalah pemindahan barang dan manusia. Transportasi sangat berpengaruh dalam pembentukan kota. Di samping itu, transportasi juga berperan sebagai akses bagi semua penduduk karena masih banyak orang tidak memiliki kendaraan pribadi. Namun, pembangunan yang dilakukan untuk memperlancar mobilitas, cuma pelebaran jalan, komputerisasi lampu lalu lintas, sampai jembatan layang (fly over) maupun under pass. Kepolisian Daerah (Polda Metro) Jaya mencatat jumlah kendaraan bermotor di Jakarta ada 3.842.661 buah (1997). Sedangkan jumlah penduduk yang tidak mempunyai kendaraan bermotor diperkirakan masih 3.869.910 orang. Mereka itu public transport captives yang dirugikan dengan perencanan kota yang berorientasi pada kendaraan bermotor (pribadi), sehingga sering kali perencanaan jaringan angkutan umum tidak diprioritaskan. Padahal hak masyarakat termasuk penumpang kendaraan umum dan pejalan kaki, harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah harus berupaya menarik pengguna kendaraan pribadi untuk berpindah ke angkutan umum. Meski hal itu tidak mudah, ada baiknya mencoba mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum, sebagai tulang punggung sistem transportasi Kota Jakarta (Ibid).

Saat ini, di mana perekonomian masyarakat berada pada titik terendah, rasanya perlu dikaji kembali keberpihakan perencana. Kini saatnya memikirkan peningkatan perekonomian masyarakat. Salah satunya dengan dengan memberikan angkutan umum yang layak dan andal, yang pada akhirnya dapat memperbesar effisiensi ekonomi dan sosial equity, serta bersahabat pada lingkungan. Harapan masyarakat Jakarta tidaklah terlalu berlebihan, mereka tidak mengharapkan subway megah seperti di luar negeri. Masyarakat hanya menginginkan angkutan umum yang dapat diandalkan, tidak diturunkan di tengah jalan, dan keamanan, keselamatan yang terjamin (Ibid).

Pemerintah melalui Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 membuka kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta untuk menentukan sistem transportasi kota, demi meningkatkan mobilitas, seraya mendorong penggunaan angkutan umum dan menganjurkan pengurangan pemakaian kendaraan pribadi (Ibid).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian menanggapi UU tersebut dengan melakukan studi banding ke Nigeria dan hasilnya adalah terealisasinya rencana pembangunan jalur khusus bus (busway) yang diperuntukkan bagi beroperasinya bis khusus yang nantinya disebut “Transjakarta”. Apa yang dilakukan oleh Sutioso satu sisi memperlihatkan kepeduliannya kepada kondisi transportasi darat kota Jakarta atau dalam skala lebih besar sebagai solusi mengurangi kemacetan. Tetapi satu sisi langkah yang ditempuh oleh gubernur Jakarta ini ternyata secara langsung memperlihatkan ketidakpeduliannya terhadap kondisi PPD yang telah berjasa mengantar warga Jakarta dan sekitarnya menyusuri jalan-jalan Jakarta. Bahkan ketika Tarnsjakarta diuji coba, maka bukan hanya PPD yang mengalami pengalihan rute melainkan seluruh armada bis kota yang melalui jalur ini ikut tergusur, disebabkan bis milik pemda Jakarta mendapat perlakuan khusus dan berkuasa pada jalur tertentu yaitu Blok M-Kota. Sehingga praktis armada perusahaan lainnya yang sebelumnya melintasi rute tersebut (Blok M-Kota) harus merubah rutenya. Padahal jalur Blok M-Kota termasuk jalur padat penumpang. Adapun jalur Blok M – Kota tersebut melalui tempat dan daerah sebagai berikut; dari Blok M melewati Masjid Agung, Ratu Plaza, Gelora Soekarno Hatta (Senayan), Bendungan Hilir, Setiabudi, Bunderan HI, Sarinah, Sawah Besar, Mercure, Kota. Dari Kota melewati Raja Mas, Mangga Besar, Harmoni, Monas, Bank Indonesia, Bunderan HI, Tosati,Dukuh Atas, Karet, Polda Metrojaya dan Blok M (Dnoe, 2004).

Mungkin ada baiknya jika Pemda DKI Jakarta mengambil alih Perum PPD, sehingga pemerintah pusat (Kementerian BUMN) tidak lagi mempunyai perusahaan transportasi, melainkan hanya berfungsi pada pembinaan perusahaan negara saja. Dengan demikian Pemda DKI Jakarta (dinas perhubungan) tidak perlu membuat perusahaan baru tetapi mengoptimalkan Perum PPD dengan menambah armada.

Dampak lain yang juga berakibat langsung beroperasinya Transjakarta adalah dilakukannya pembatasan jumlah kendaraan pribadi yang bergerak di jalur busway dan Jakarta pada umumnya. Di jalur bis kota Transjakarta akan diterapkan sistem three in one, sedangkan di wilayah Jakarta secara umum akan diterapkan sistem pembatasan nomor kendaraan. Selain itu, pedagang kaki lima (PKL) yang terdapat di jalur busway dan empat jalur alternatif lainnya akan digusur (Ibid). Pola pembangunan transportasi yang dilakukan oleh Sutioso masih berorientasi kepada kemauan pemerintah (baca= kekuasaan), belum menyentuh kepada studi banding terhadap dampak pembangunan tersebut. Artinya pemda DKI Jakarta belum memperhitungkan sistem keseimbangan program. Alasan yang sering dikemukakan Sutioso adalah bahwa setiap kebijakan pasti menuntut pengorbanan. Alasan yang sama juga diberlakukannya ketika ia menggusur rumah penduduk Jakarta, meski telah ditempati puluhan tahun dan semuanya adalah untuk kemegahan Jakarta.

P E N U T U P

Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) adalah salah satu bentuk industri transportasi yang melayani masyarakat umum. Pada tahun 1954 ketika PPD masih bernama PT. PPD, ia lahir sebagai hasil nasionalisasi sesuai Undang Undang Darurat No. 10 tahun 1954. Pengnasionalisasian ini terjadi sebagai wujud kehendak bangsa Indonesia untuk mengusahakan sendiri aset-aset yang ditinggalkan pemerintah Hindia Belanda pasca Penyerahan Kedaulatan tahun 1950. Ini berarti PPD mempunyai nilai sejarah dimana PPD lahir ditengah keinginan bangsa Indonesia untuk membangun bangsanya secara mandiri dalam rangka mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Sejak dibentuknya hingga sekarang (1954-2003) berarti telah 49 tahun yang dilaluinya. Selama 49 tahun tersebut pasang surut sebagai sebuah perusahaan transportasi dilaminya, dan berdasarkan data yang diperoleh tampaknya masa keemasan PPD berlangsung antara tahun 1985-1991 (selama 7 tahun). Data yang diperoleh dari buku “Profil Prusahaan” (2003) pada masa tersebut pemerintah memberikan bantuan armada setiap tahunnya. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya bantuan tersebut tersendat hingga akhirnya berdampak pada kondisi perusahaan yang kurang produktif. Tahun 1996 sebuah antisiupasi dilakukan oleh Perum PPD untuk menyegarkan perusahaan yang semakin lesu yaitu mengadakan sendiri tambahan armadanya sebanyak 100 buah, namun armada ini diperoleh melalui penjualan sebagian aset perusahaan. Jika demikian berarti hidup matinya PPD bergantung pada ada tidaknya armada baru. Lantas apabila pemerintah tidak memberikan bantuan penambahan armada, aset mana lagi yang akan dijual Perum PPD untuk mengadakan armada baru. Ini patut menjadi perhatian serius Departemen Perhubungan sebagai pengelola PPD,

Dari sekian banyak permasalahan di kota besar seperti megapolitan Jakarta, PPD menjadi permasalahan tersendiri, sebab sekalipun secara institusi PPD berada di bawah pemerintah pusat (Kementerian BUMN), namun gerak operasional armadanya (termasuk demo karyawannya) semuanya berada di Jakarta. Sehingga praktis getaran kemelut PPD berdampak langsung kepada Jakarta, terutama masyarakat pengguna transportasi ini yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya.

Akhirnya setelah melalui pembahasan di bab sebelumnya, maka jawaban atas permasalahan seperti yang diurai pada bab 1 adalah sebagai berikut :

1. Diperlukannya bis kota sebagai sarana angkutan darat dalam kota adalah dalam rangka memperlancar arus mobilisasi massa/penumpang yang terus bergerak sepanjang hari. Ini sesuai dengan misi pemerintah yang diberikan kepada PPD yaitu PPD harus berperan sebagai stabilisator dan dinamisator angkutan umum di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

2. Penggunaan nama PPD (pengangkutan Penumpang Djakarta, adalah merujuk pada kondisi awal atau cikal bakal atau kalau boleh disebut nenek moyang PPD yaitu BVMNV (BataviascheVerkeers Maatchappij) sebagai suatu perusahaan angkutan darat (trem) yang dioperasikan dalam kota Batavia. Oleh karena itu sesuai dengan namanya maka PPD awalnya diperuntukkan bagi calon penumpang yang berdomisili di kota Jakarta. Namun karena perkembangan jaman yang dilatarbelakangi oleh permintaan konsumen, akhirnya PPD juga melayani wilayah Bogor, Tangerang, dan Bekasi.

3. Bis/bus PPD mulai beroperasi setelah dikeluarkannya akte notaris Mr. Raden Suwandi No. 76 tanggal 30 Juni 1954 dan No. 82 tanggal 21 Desember 1954 yang merubah BVMNV menjadi PT. PPD yang dilatarbelakangi oelh keluarnya UU Darurat No. 10 tahun 1954 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan eks Hindia Belanda. Awalnya setelah menjadi PPD, perusahaan ini masih mengelola trem kota serta beberapa bis, kemudian setelah pemerintah memperoleh bantuan bis berbahan bakar disel yang disebut Leyland pada tahun 1956, maka Presiden Soekarno menghapuskan beroperasinya trem. Sejak saat itu pula PT. PPD mengfokuskan pelayannya dibidang akutan Bis/bus kota.

4. Rute-rute yang dilalui oleh armada Bis PPD adalah jalan arteri baik yang berstatus arteri primer maupun arteri sekunder termasuk jalan tol. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh Perda DKI Jakarta tahun 2002 tentang Pengembangan Angkutan Jalan khususnya pasal 19 ayat 5.

5. Perum PPD yang berada di bawah binaan Kementerian BUMN (sebelumnya, sejak dibentuk tahun 1954 di bawah binaan Dephub) dalam hal pengadaan sarana berupa armada biasanya memperoleh bantuan dari pemerintah. Berdasarkan data yang diperoleh (lihat bab 3 hal 47) bantuan armada bis dari pemerintah berlangsung dari tahun 1985 ( digabungkannya 7 perusahaan angkutan swasta) sampai tahun1991 kemudian tahun 1993 dan tahun 1997. Jumlah Bantuan ini berfariasi mulai dari 90 unit (1997) hingga 412 unit (1987). Perum PPD pernah mengusahakan sendiri tambahan armadanya melalui penjualan aset, ini terjadi pada tahun 1996 dimana PPD mampu menyediakan bis baru sebanyak 100 unit.

Adapun pola perekrutan pegawai seperti yang dikemukakan oleh Safrudin Dahlan bahwa awalnya pegawai PPD berasal dari Djakarta Shiden, kemudian bertambah dengan terjadinya penggabungan (1985), dan melalui proses penerimaan pegawai yang lazim dilaksanakan yaitu tahapan seleksi.

6. Di wilayah operasi armada PPD (Jakarta dan sekitarnya) selain PPD juga beroperasi armada dari perusahaan lain seperti perusahaan yang mengusung nama Metromini, Kopaja, Mayasaribakti, Kopami Jaya, Aja, Aja Putra, Steady Safe, Himpurna, Bianglala, Kuantas Bima, Tunggal Dara, Arion, Andalan Karona, Senawangi (RMB), dan Jasa Utama. Perusahaan angkutan ini beroperasi di jalan-jalan arteri yang dimulai dan diakhiri di terminal-terminal seperti Blok M, Kampung Rambutan, Pulogadung, Lebak Bulus, Kalideres, Kampung Melayu, Pasar Minggu, Pinang Ranti, Pondok Kopi, Prum Klender, Grogol, Tanjung Priok, Ciputat, Senen, Rawamangun, Tanah Abang, Transit Kota (Kota), Muara Karang, Manggarai, dan Cililitan. Dalam hal persaingan bisnis tampaknya ukuran berhasil terlihat dari banyaknya jumlah armada dan bukan dari banyaknya penumpang. Sebab setiap hari mereka melalui rute yang sama dan terhadap penumpang dikenakan jumlah tarif yang sama bergantung pada jenis bis (lihat hal 45). Tarif bis ini ditentukan oleh Departeman Perhubungan dengan memperhatikan kondisi pangsa pasar. Oleh karena itu persaingan antara sesama perusahaan angkutan tidak begitu signifikan, bahkan tidak jarang 2 atau 3 bis kota dari berbagai perusahaan bisa bertemu pada satu halte tetapi mereka tidak saling berebut penumpang. Kondisi Jakarta yang demikian sibuk menyebabkan timbul istilah “bukan bis kota yang mencari penumpang, tetapi penumpang yang menunggu bis kota”.

7. Kendala yang dihadapi oleh Perum PPD sama halnya dengan kendala yang dihadapi oleh perusahaan angkutan lainnya yaitu kekurangan jumlah armada, dan mahalnya biaya perawatan. PPD sebagai perusahaan angkutan milik pemerintah kebutuhan armadanya sering mendapat bantuan dari pemerintah, sedangkan masalah onderdil untuk pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan bis yang rusak dan membutuhkan komponen suku cadang dilakukan dengan cara menukar onderdil antara bis yang satu dengan yang lainnya. Pola penukaran seperti ini bukan masalah baru melainkan merupakan antisipasi disebabkan ketidakmampuan perusahaan untuk menyediakan oderdil yang sangat dibutuhkan tersebut. Tidak jarang terlihat di bengkel-bengkel perusahaan ada bis yang tidak dapat beroperasi akibat komponen onderdilnya digunakan oleh bis yang lain atau tidak beroperasi sebab perusahaan tidak mampu menyediakan bahan tersebut.

Demikianlah Perum PPD yang mempunyai misi “Melaksanakan pelayanan angkutan kota DKI Jakarta dan sekitarnya dengan memperhatikan pelayanan bagi masyarakat golongan berpenghasilan rendah, berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan menuju kemandirian”, serta visi “Menjadi Perusahaan yang sehat dan mandiri” setiap hari mengarungi wilayah DKI Jakarta memobilisasi penumpang meski dengan segudang permasalahan yang sedang menimpa. Meskipun dalam keseharian armada PPD miring ke kiri, tetapi calon penumpang tetap mengejarnya. Tarik! Bis kota melaju meninggalkan asap knalpot yang menyesakkan dada seperti sesaknya dada melihat perjuangan para karyawan PPD dalam menggapai kesejahteraannya. Ironisnya, belum lagi permasalahan dalam tubuh Perum PPD terselesaikan, muncul saingan bisnis baru yaitu armada perusahaan angkutan kota DKI Jakarta yang mengusung nama Transjakarta. Pesaing baru ini dalam pengoperasian nantinya akan mengambil alih jalur Blok M – Kota, sebuah jalur sibuk dan padat penumpang. Tetapi karena Transjakarta adalah milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan dalam rangka semangat otonomi daerah, perusahaan sejenis pindah ke jalur lain. Brrrrmmmm….

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Dnoe. Trans Jakarta. Busway, 2004.

Informasi Transportasi DKI Jakarta, edisi 2. Jakart.

Republik Indonesia, 1989.

Ensiklopedi Nasional Indonesia (ENI), Jakarta.

Gottschalk, Louis. 1986.

Understanding History: A Primer of Historical Method. Terj. Nugroho Notosusanto, “Mengerti Sejarah”.Cet.V.Jakarta:UI-Press.

Perum PPD. 2002.

“Profil Perusahaan”. Jakarta:PPD.

Saidi, H. Ridwan. 2002.

Babad Tanah Betawi. Jakarta: PT. Gria Media Prima.

Shahab, Alwi. 2002.

Robin Hood Betawi.Cet. II. Jakarta : Republik.

B. BROSUR

Perum PPD.”Misi dan Visi Perusahaan”. Jakarta : PPD,2003

Perum PPD.”Tarif Sewa Bus”. Jakarta : PPD, 2003.

C. INTERNET

http://www.bps.co.id

http://www.dki.go.id

http://www.pu.go.id

http://www.kompas.co.id

http://www.bappedajak.co.id

D. INFORMAN KUNCI

Nama : Drs. Syafrudin Dahlan

Alamat : Jl. Karet Psr. Baru Timur No. 47 Jakarta Pusat

Pekerjaan : Ka. Divisi Hukum, Humas dan Ortala Perum PPD

Alamat Kantor : Jl. Raya Halim Perdana Kusuma No. 1

Tulisan ini adalah penggalan dari tulisan yang berjudul sama dan telah diterbitkan dalam bentuk Jurnal Penelitian oleh BKSNT Bandung tahun 2003.

penjajahan di Indonesia (bagian pertama)

2009-08-24T21:55:00.001-07:00

m. halwi dahlan

abstrak

Literatures history of especially Iesson matter of history presented to the students from level of SD until SMA, loaded frenziedly storys heroik and patriotic. The causes growing of understanding among the rising generation of Indonesia about badness a nation that is then is given colonist title, likely is pattern in such a manner causing forms a currency two sidesly differs in by one pottings so called nationalism. By one sides is depicted about colonist behaviour becoming sir to Indonesian nation then is added with existence of people (pribumi) Indonesian selling the pass his own nation. While at other side depicts grief of people and Indonesian people insult colonized in self birth land. Imej and teaching like this bears position of dislike and antipathy that is sometimes abundant and closes eyes to pay attention to something else that kontradiktif with the grief and insult.

Literatur-literatur sejarah terutama materi pelajaran sejarah yang disajikan kepada para siswa dari tingkat SD sampai SMA, sarat dengan hiruk pikuk kisah-kisah heroik dan patriotik. Hal in menyebabkan tumbuhnya pemahaman di kalangan generasi muda Indonesia tentang keburukan suatu bangsa yang kemudian diberi titel penjajah, nampaknya dipola sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah mata uang dengan dua sisi berbeda pada satu wadah bernama nasionalisme. Pada satu sisi digambarkan tentang tingkah laku penjajah yang menjadi tuan atas bangsa Indonesia lalu ditambah dengan adanya orang-orang (pribumi) Indonesia yang menghianati bangsanya sendiri. Sementara pada sisi lainnya menggambarkan penderitaan rakyat dan kenistaan rakyat Indonesia yang terjajah di tanah kelahiran sendiri. Imej dan ajaran seperti ini melahirkan sikap kebencian dan antipati yang terkadang berlebihan dan menutup mata untuk memperhatikan hal lain yang kontradiktif dengan penderitaan dan kenistaan tadi.

1. Pengantar

Tulisan ini awalnya berjudul Pengaruh Penjajahan di Indonesia dan telah diterbitkan dalam bentuk tulisan pada Jurnal Ilmiah sejarah dan Budaya “Buddhiracana” yang diterbitkan oleh BKSNT (Balai kajian sejarah dan Nilai Tradisional) Bandung tahun 2001. Pada tulisan di blog ini tulisan tersebut dibagi menjadi 2 bagian, pertama berjudul Penjajahan dan Indonesia; mengungkap kronik kisah pejajahan yang pernah terjadi di Indonesia antara tahun 1603-1963. Kedua, berjudul Pengaruh Penjajahan di Indonesia; refleksi sikap bangsa terhadap realitas dampak penjajahan yang telah berlangsung selama 360 tahun. Pada bagian penutup tulisan ini (bagian kedua) dikemukakan suatu sikap yang melihat suatu peristiwa secara proporsional dan tidak parsial tanpa bermaksud sedikitpun mengurangi sikap patriotik dan nasionalisme kebangsaan Indonesia.

2. Pendahuluan

Secara leksikan penjajahan adalah suatu proses, pembuatan atau cara menjajah (Tim Penyusun Kamus, 1990: 345) dalam arti suatu aktifitas yang mengarah pada penguasaan dari sesuatu yang telah ditundukan sehingga menjadi lemah dengan menggunakan ancaman, teror, agitasi, tekanan, agresi dan tindakan kekerasan lainnya. Dalam memahami kondisi di nusantara kemudian Indonesia terutama di abad ke-7 sampai pertengahan abad ke-20 masehi, maka penjajahan adalah penguasaan wilayah dan penduduk beserta perangkat-perangkat pemerintahan tradisional (adat, raja dan kerajaan) disertai pemaksaan untuk patuh pada peraturan yang diatur secara sepihak oleh penguasa baru. Dalam kondisi seperti ini berbagai aturan dan peraturan yang telah ada menjadi rancu karena di satu sisi penduduk jajahan telah memiliki aturan yang mengiket mereka secara adat (seperti hanya patuh kepada pemimpin lokal mereka), sementara di sisi lain setiap penjajah akan menggunakan cara mereka sendiri dalam mejalankan taktik dan permainan pada daerah jajahannya. Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh penjajah adalah menekan pemimpin lokal agar rakyat atau pengikut pengikutnya mau bekerjasama.

Selain itu, penjajahan juga memuat pengertian kungkungan terhadap kreatifitas bahkan aktifitas rakyat jajahan dimana penjajah selalu mempunyai perasaan dan sikap curiga sehingga diperlukan pengawasan terus menerus. Dalam hal ini pembatasan dan penanaman paksa pola pikir juga adalah penjajahan sepanjang itu dimaksudkan untuk pemaksaan kehendak.

Penjajahan menurut bangsa Indonesia dapat dilihat dalam alenia pertama Undang-Undang dasar 1945 yang menyebutkan bahwa penjajahan itu adalah suatu perbutan yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maksudnya adalah pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia seperti untuk hidup, hak untuk berbicara, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk melaksanakan ibadah, hak untuk penyelenggaraan kebudayaa dan hak atas perkerjaan yang layak. Sedangkan pelanggaran terhadap perlakuan dan pembagian yang tidak berimbang, hak mendapatkan perlindungan keamanan, hak kebersamaan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pendapatan/penghasilan yang layak sesuai dengan jenis pekerjaannya, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran azas-azas keadilan.

Oleh karena itu, bangsa Indonesia melalui konteks perundangannya sangat menjunjung tinggi solidaritas sosial seperti termaktub dalam sila kedua dan kelima dasar negara Indonesia Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Keadilan Sosisal bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sampai sejauh mana perikemanusiaan dan perikeadilan ini berfungsi atau diberlakukan di Indonesia, tulisan ini tidak mempresentasikannya dalam wacana kali ini. Tulisan ini adalah sekedar wacana yang mencoba mengulas hal yang kontradisksi dalam hal pemahaman sejarah bangsa Indonesia yang selama ini menganggap bahwa penjajahan hanya mengakibatkan kerugian dan penderitaan. Jadi tulisan ini mencoba mengangiat sisi lain (kalau tidak mau disebut sisi baik) yang dikaji berdasarkan fakta-fakta sejarah dari penjajahan yang pernah berlangsung di Indonesia –sejak penjajahan Belanda selama 350 tahun dan penjajahan Jepang selama ± 2,5 tahun- tanpa bermaksud menghilangkan sikap nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia.

3. Indonesia di bawah jajahan bangsa asing

Sebelum mengetengahkan kondisi Indonesia di masa penjajahan bangsa asing, maka perlu diulas dahulu tentang kondisi di nusantara pada saat Indonesia[1] belum dilahirkan. Kemudian agar terpenuhi unsur keterpaduan antara permasalahan dengan pembahasan, maka tulisan ini tidak dimulai dari awal kehadiran kerajaan pertama (abad ke-5) melainkan dimulai dari masa ekspansi kerajaan Sriwijaya. Inipun tidak disajikan secara runtut. Sebagimana diketahui tumbuh kembangnya kerajaan di nusantara bersifat berkesinambungan sekalipu yang munsul kemudian adalah kerajaan baru atau dinasti baru akibat politik aneksasi antar kerajaan atau intrik politik intern suatu kerajaan yang akhirnya melahirkan kerajaan baru.

Dalam abad ke -7 yaitu antara tahun 683-686 M, raja Jayanasa (Jayanaga) dari kerajaan Sriwijaya melakukan aneksasi ke utara dan selatan untuk menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Dalam aneksasi ini penduduk di sekitar sungai Batanghari dan Pulau Bangka dikutuk karena tidak patuh kepada raja dan pembesar kerajaan (D.E.G. Hall, 1988:40). Selanjutnya dalam abad ke-11 sampai 12 terjadi pencaplokan antarkerajaan seperti dikuasainya kerajaan Janggala oleh Panjalu atau kerajaan Kediri (Ibid,68). Setelah kerajaan Kediri runtuh dan digantikan oleh Singasari (1222) dengan rajanya yang bernama Ken Arok. Selanjutnya peenguasaan kerajaan Majapahit atas kerajaan-kerajaan lain terutama pada saat Gajah Mada menjadi mahapatih dan mengeluarkan Sumpah Palapa pada tahun 1331. Sumpah Palapa adalah sebuah perwujudan politik penaklukan dengan kekuatan militer sebagai realisasi cita-cita untuk menyatukan kepulauan nusantara dibawah pengaruh dan keuasaan Majapahit.

Sekelumit kisah di atas memberi nuansa lain dala khazanah historiografi Indonesia yang merupakan fakta bahwa jauh sebelum bangsa-bangsa penjajah (Belanda mewakili Eropa dan Jepang mewakili Asia menyentuh nusantara, nenek moyang bangsa Indonesia sudah salaing menjajah.

Proses penjajahan ini terus dilanjutkan oleh penguasa yang sam sekali tidak berdarah nusantara melainkan dari sisi bumi yang lain yakni dari benua Eropa dengan latar perdagangan untuk kemudian campur tangan dalam masalah-masalah intern kerajaan nusantara dengan tujuan akhir menguasainya secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan semangat yang sedang berkembang di Eropa terutama pada sekitar abad ke-15 Masehi, yaitu berusaha mendapatkan rempah-rempah yang menjadi komoditas perdagangan yang sangat menguntungkan dengan harga murah (sebelum penaklukan) dan menjualnya dengan harga sangat tinggi. Pedagang Eropa ini kemudian menjadi pengelola (setelah menguasai kerajaan setempat).

Sebelumnya, rempah-rempah tersebut diperoleh dari para pedagang Arab dari Timur Tengah. Namun kemudian mereka melakukan pelayaran sendiri ke pusat-pusat rempah-rempah tersebut. Dalam perjalanan, pedagang Eropa ini dilengkapi dengan tentara bayaran untuk menjaga dan mengamankan perjalanan mereka dari kemungkinan hadangan perompak. Para tentara bayaran ini ternyata sangat berguna terutama dalam penaklukan kerajaan lokal.

Setelah melihat langsung situasi dan kondisi di tempat asal barang dagangan tersebut ternyata kemudian menimbulkan inspirasi untuk menguasai atau memonopoli komoditi perdagang tersebut. Namun demikian untuk memonopoli ini diperlukan usaha keras membujuk penguasa setempat selain mencari peluang lain untuk maksud yang lebih besar.

Ketika pedagang Eropa berada di nusantara, kondisi kerajaan-kerajaan sedang dalam masa kekacauan. Ada yang memperebutkan tahta, ada yang melakukan aneksasi. Kondisi ini tentu saja merupakan peluang bagi pedagang Eropa dengan cara memihak salah satu dari yang bertikai dan menjanjikan perlindungan dengan kekuatan senjata yang lebih modern. Tetapi tentu saja “bantuan” ini disertai perjanjian yang menguntungkan mereka para pedagang Eropa. Tercatat ada dua perjanjian yang sangat menguntungka mereka yaitu korte verklaring dan lang verklaring (perjanjian pendek dan perjanjian panjang). Tidak satupun kerajaan lokal yang terikat dengan perjanjian ini yang tidak dikuasai, hingga akhirnya pad abad ke-18 nusantara di bawah kekuasaan Eropa (Belanda dan Inggeris bergantian di wilayah barat dan tengah nusantara – Belanda sampai ke Papua-, Portugis di Malaka dan Timor Timur.

Sukses menguasai wilayah nusantara tidak serta merta memakmurkan negeri induk mereka, karena rangkaian upaya penaklukan ternyata juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) dinyatakan bangkrut dan memiliki hutang yang tidak mungkin terbayar dibalik kesuksesan mereka menaklukkan kerajaan lokal.

Pemerintah Kerajaan Belanda kemudian mengambil alih penguasaan atas wilayah taklukan VOC dan menjadikannya sebagai koloni kerajaan Belanda sesuai pasal 232 UUD Belanda tahun 1798 dan pada tahun 1806 Raja Belanda Lodewijk Napoleon menempatkan urusan wilayah jajahan pada suatu departemen di bawah menteri jajahan dan mengangkat gubernur jenderal sebagai kepala pemerintahan di daerah kolonial (Bayu Surianingrat, 1981:9). Dengan demikian Hindia Belanda sudah menjadi bagian negeri Belanda dan dimulailah kolonialisme.

Kolonialisme seperti tertulis dalam buku Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia adalah rangkaian nafsu suatu bangsa untuk menaklukkan bangsa lain di bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan dengan jalan dominasi politik, eksploitasi ekonomi, dan penetrasi kebudayaan. Sedangkan imperialisme adalah sistem usaha menyatukan daerah-daerah yang merupakan koloninya hingga menjadi bagian dafri kekuasaan (C.S.T. Kansil dan Juliantyo S.A.,:1968:13) Kedua teori ini menggambarkan pencaplokan wilayah dan pemaksaan kekuasaan secara mutlak pada seluruh sendi-sendi kehidupan rakyat jajahannya, amat sesuai dengan kondisi nusantara terutama sejak runtuhnya VOC tahun 1795 dan dilanjutkan dengan berkuasanya pemerintahan Hindia Belanda sejak tahun 1806 sampai 1942, kemudian oleh bangsa Jepang dari tahun 1941 sampai 1945, dan dilanjutkan lagi dengan percobaan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia dari tahun 1945 sampai penyerahan kedaulatan kepada RIS tahun 1949.

Penjajahan negeri Belanda atas wilayah Indonesia dapat dibagi dalam empat masa. Pertama, masa monopili perdagangan dengan didirikannya sebuah kantor dagang di jayakarta bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) pada tahun 1602 (Ibid:16) sampai dinyatakan bangkrut (1795) setelah 193 tahun mengeruk kekayaan alam nusantara cikal bakal Indonesia. Masa ini ditandai dengan pemaklukan kerajaan-kerajaan lokal di nusantara serta perebutan daerah penghasil rempah-rempah dengan bangsa Eropa lainnya seperti Inggeris, Spanyol, dan Portugis. Kedua, masa setelah runtuhnya VOC dan wilayah bekas penetrasi VOC kemudian dikolonisasi oleh Kerajaan Belanda dari tahun 1806 sampai 1942. Masa ini ditandai dengan penaklukan kerajaan lokal, penumpasan pemberontakan dalam kerajaan, tumbuh dan berkembangnya nasionalisme kebangsaan pribumi, terjadinya perubahan di negeri Belanda akibat aktifitas Partai liberal yang menhendaki agar pemerintah kerajaan juga memperhatikan nasib rakyat jajahannya (masa politik etis). Ketiga, masa invasi militer Belanda yang membonceng sekutu (yang kemudian diakui sebagi aksi polisional) dengan tujuan mengembalikan Indonesia sebagi koloni Kerajaan Belanda. Ini terjadi antara tahun 1945 sampai tahun 1949, setelah pemerintah Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia serikat (RIS). Masa ini ditandai dengan semangat persatuan yang utuh untuk mengusir Belanda dan mempertahankan kemerdekaan[2], agresi militer Be;nada I yang melanggar Persetujuan Linggar Jati pada tanggal 20 Juli 1947 dan agresi Belanda II yang melanggar Persetujuan Renville dengan menyerang ibukota RI Yogyakarta dan menawan presiden dan wakil presiden bersamaan dengan penyerangan terhadap Bukittinggi pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam masa ini juga lahir sebuah pemerintahan darurat secara bergerilya menghindari pasukan Belanda bernama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Sumatera Barat diketuai oleh Mr. Syafrudin Prawiranegara, sehingga Republik Indonesia tidak hancur. Keempat, masa merebut Irian Barat yang tidak pernah akan dilepaskan oleh pemerintah Kerajaan Belanda sampai tanggal 1 Oktober 1963. Masa ini ditandai dengan perubahan RIS emnjadi Ri, munculnya Tritura, gejolak politik yang memanas sehingga melahirkan perang saudara seperti terbentuknya dewan-dewan daerah, RMS, PRRI/Permesta, perubahan UUD dan pemilu I tahun 1955.

Memperhatikan keempat masa di atas, maka untuk mengumpulkan kurun waktu penjajahan Belanda atas wilayah Indonesia adalah dari tahun 1602 sampai dengan tahun 1963 sehingga masa penjajahan tersebut berlngsung selama 361 tahun, ditambah 3½ tahun dibawah jajahan bangsa Jepang yang berlangsung antara 1942 sampai 1945. Dengan demikian, maka jajahan bangsa asing (Belanda dan Jepang di Indonesia berlangsungselama 364 tahun. Suatu rentang waktu yang sangat panjang dan telah melibatkan beberapa generasi sebagai kenyataan pahit bangsa yang tertindas. Bersambung ke bagian kedua.

Kepustakaan

Ekajati, edi S.dkk., 1998.

Sejarah Pendidikan Daerah Jawa barat. Jakarta: Depdikbud.

Hall, D.G.E., 1998.

Sejarah Asia Tenggara. Surabaya: Usaha Nasional.

Kansil C.S.T., dan Julianto S.A., 1982.

Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Jakarta :Erlangga.

M. Hutauruk, 1984

Gelora Nasionalisme Indonesia. Jakarta:Erlangga.

Surianingrat, Bayu. 1981.

Sejarah Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: Dewaruci Press.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. Ketiga. Jakarta:Balai Pustaka.

[1] Kata Indonesia yang akhirnya menjadi nama salah satu negara di wilayah Asia Tenggara, pertama kali dikemukakan pada tahun 1850 oleh etnologi Inggeris bernama G.R. Logan. Kata Indonesia berasal dari kata Indianesos (bahasa Yunani berarti kepulauan) jika disatukan akan membentuk pengertian Kepulauan Hindia. Secara sosio-politik, nama Indonesia digunakan pertama kali oleh (bahasa Latin berarti Hindia) dan mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Indonesia (1922) yang diketuai oleh Mohammad Hatta. Nama Indonesia selanjutnya dikukuhkan oleh pemuda-pemuda Indonesia sebagai sikap nasionalisme pada tanggal 28 Oktober 1928 sewaktu Sumpah Pemuda dicetuskan dimana saat itu lagu Indonesia Raya sebagai lagu persatuan (kemudian menjadi lagu kebangsaan) dinyanyikan pertama kali. (Hasan Sadeli:1437).

[2] Sedikit catatan, dalam masa ini persatuan yang mengandung unsur kebersamaan mencapai puncaknya kemudian terus menurun secara drastis sebagai akibat mendahulukan kepentingan kelompok daripada bangsa. Tercatat beberapa peristiwa penting seperti: Pemberontakan PKI Muso (Madiun Affair)18 September 1948 dan Pemberontakan DI/TII tahun 7 Agstus 1949.